Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Serang, Banten, menyatakan telah melakukan pemetaan (Mapping) guna mengantisipasi terjadinya konflik sosial menjelang maupun pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dihelat Juli mendatang.
“Kami Pemkab Serang, kepolisian dan TNI sebagai unsur pengamanan sudah membuat mapping permasalahan konflik yang kira-kira bakal terjadi, jadi nanti biar diantisipasi supaya tidak terjadi,” kata Asda I Kabupaten Serang Nanang Supriatna saat memimpin Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 di Serang, Kamis.
Dalam rapat yang digelar Badan Kesbangpol itu Nanang mengungkapkan pihaknya secara rutin melaksanakan rakor untuk mengantisipasi dan mencegah secara dini tentang konflik sosial.
Lebih jauh ia menjelaskan berdasarkan hasil rakor ada beberapa poin yang menjadi bahan perhatian dari Badan Kesbangpol, pertama menjelang pilkades yang akan digelar pada 11 Juli 2021, dimana tahapan terakhir sudah dilaksanakan tes tertulis yang di ikuti 27 desa.
“Itu efeknya balon yang tidak lulus masih harus diperhatikan, begitupun yang lolos ke tahapan selanjutnya. Itu yang pertama,” katanya.
Yang kedua, lanjutnya, masih pada pelaksanaan pilkades, namun terkait mengantisipasi penyebaran COVID-19, sebab akan terjadi kerumunan pada hari pencoblosan, tepatnya di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas dengan jumlah 10 ribu pemilih dan di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, sebanyak 13 ribu pemilih.
“Itu pemilih akan berkumpul di satu tempat walaupun disekat di masing-masing TPS. Ada 33 TPS tapi di satu lokasi, yakni di lapangan, sehingga dari rapat ini kami berpikir akan rawan penyebaran COVID-19, maka diusulkan penanganannya," katanya.
Ia berharap pelaksanaan pilkades bisa dilakukan seperti Pemilihan Bupati Serang tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, dimana untuk masing-masing kampung disiapkan TPS.
“Jadi tidak satu tempat, sehingga kerumunan terurai tidak dalam satu tempat. Itu akan dirapatkan nanti oleh panitia pilkades kabupaten,” tambahnya.
Oleh karena itu kata dia, jika tidak ada upaya dari Forkopimda maupun Satgas COVID-19 dikhawatirkan akan timbul klaster baru.
Ia menambahkan, untuk masa kampanye sendiri dipastikan tidak ada pengumpulan massa.
“Tidak ada pengumpulan massa, mereka sudah punya tim masing-masing,” tuturnya.
Sementara Plt Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang, Adjat Gunawan mengatakan pada intinya rakoor yang dilaksanakan adalah untuk menyampaikan informasi agar konflik sosial tidak terjadi.
“Pada dasarnya kita mencegah secara dini agar tidak terjadi konflik sosial,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
“Kami Pemkab Serang, kepolisian dan TNI sebagai unsur pengamanan sudah membuat mapping permasalahan konflik yang kira-kira bakal terjadi, jadi nanti biar diantisipasi supaya tidak terjadi,” kata Asda I Kabupaten Serang Nanang Supriatna saat memimpin Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 di Serang, Kamis.
Dalam rapat yang digelar Badan Kesbangpol itu Nanang mengungkapkan pihaknya secara rutin melaksanakan rakor untuk mengantisipasi dan mencegah secara dini tentang konflik sosial.
Lebih jauh ia menjelaskan berdasarkan hasil rakor ada beberapa poin yang menjadi bahan perhatian dari Badan Kesbangpol, pertama menjelang pilkades yang akan digelar pada 11 Juli 2021, dimana tahapan terakhir sudah dilaksanakan tes tertulis yang di ikuti 27 desa.
“Itu efeknya balon yang tidak lulus masih harus diperhatikan, begitupun yang lolos ke tahapan selanjutnya. Itu yang pertama,” katanya.
Yang kedua, lanjutnya, masih pada pelaksanaan pilkades, namun terkait mengantisipasi penyebaran COVID-19, sebab akan terjadi kerumunan pada hari pencoblosan, tepatnya di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas dengan jumlah 10 ribu pemilih dan di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, sebanyak 13 ribu pemilih.
“Itu pemilih akan berkumpul di satu tempat walaupun disekat di masing-masing TPS. Ada 33 TPS tapi di satu lokasi, yakni di lapangan, sehingga dari rapat ini kami berpikir akan rawan penyebaran COVID-19, maka diusulkan penanganannya," katanya.
Ia berharap pelaksanaan pilkades bisa dilakukan seperti Pemilihan Bupati Serang tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, dimana untuk masing-masing kampung disiapkan TPS.
“Jadi tidak satu tempat, sehingga kerumunan terurai tidak dalam satu tempat. Itu akan dirapatkan nanti oleh panitia pilkades kabupaten,” tambahnya.
Oleh karena itu kata dia, jika tidak ada upaya dari Forkopimda maupun Satgas COVID-19 dikhawatirkan akan timbul klaster baru.
Ia menambahkan, untuk masa kampanye sendiri dipastikan tidak ada pengumpulan massa.
“Tidak ada pengumpulan massa, mereka sudah punya tim masing-masing,” tuturnya.
Sementara Plt Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang, Adjat Gunawan mengatakan pada intinya rakoor yang dilaksanakan adalah untuk menyampaikan informasi agar konflik sosial tidak terjadi.
“Pada dasarnya kita mencegah secara dini agar tidak terjadi konflik sosial,” ujarnya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021