Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4 persen dari pagu tahun ini Rp699,43 triliun per 18 Juni 2021.
“Pemulihan ekonomi kita akan terus bertumpu kepada penanganan kesehatan, melaksanakan PEN, dan melakukan reformasi struktural,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Baca juga: Airlangga jelaskan realisasi anggaran PEN capai 31,4 persen per 11 Juni
Sri Mulyani merinci realisasi sebesar Rp226,63 triliun tersebut terdiri atas bidang kesehatan Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu Rp172,84 triliun dengan berbagai manfaat yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Manfaat realisasi bidang kesehatan meliputi diagnostik untuk testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan bagi 206,27 ribu pasien dan insentif tenaga kesehatan (nakes), sekaligus santunan kematian serta obat dan APD
Kemudian pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk vaksin.
“Bidang kesehatan harus jadi perhatian namun recovery melalui PEN dan APBN juga perlu terus dijalankan,” ujar Sri Mulyani.
Realisasi PEN juga termasuk perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta PKM, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM dan BST untuk 10 juta KPM.
Berikutnya BLT Desa untuk 4,81 juta KPM, Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta orang serta bantuan kuota internet untuk 27,67 peserta dan tenaga didik.
Untuk realisasi dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp48,05 triliun atau 24,8 persen dari pagu Rp193,74 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 9,8 juta usaha dan subsidi bunga penyaluran KUR Rp112,8 triliun untuk 3,1 juta debitur.
Kemudian IJP (Imbalan Jasa Penjaminan) UMKM untuk akumulasi KMK dijamin Rp15,25 triliun, IJP Korporasi untuk akumulasi KMK dijamin Rp792,6 miliar serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran sejak 2020 mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.
Untuk program prioritas telah terealisasi Rp38,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu Rp127,85 triliun dengan manfaat meliputi padat karya K/L bagi 693,1.000 tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta kawasan industri.
Terakhir yakni insentif usaha telah terealisasi Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp56,73 triliun dengan manfaat meliputi PPh 21 DTP untuk 90.317 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM, dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.709 WP.
Selanjutnya pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69.087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 519 penjual, serta PPnBM mobil bagi lima penjual.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
“Pemulihan ekonomi kita akan terus bertumpu kepada penanganan kesehatan, melaksanakan PEN, dan melakukan reformasi struktural,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Baca juga: Airlangga jelaskan realisasi anggaran PEN capai 31,4 persen per 11 Juni
Sri Mulyani merinci realisasi sebesar Rp226,63 triliun tersebut terdiri atas bidang kesehatan Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu Rp172,84 triliun dengan berbagai manfaat yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Manfaat realisasi bidang kesehatan meliputi diagnostik untuk testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan bagi 206,27 ribu pasien dan insentif tenaga kesehatan (nakes), sekaligus santunan kematian serta obat dan APD
Kemudian pengadaan 37,78 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang, serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk vaksin.
“Bidang kesehatan harus jadi perhatian namun recovery melalui PEN dan APBN juga perlu terus dijalankan,” ujar Sri Mulyani.
Realisasi PEN juga termasuk perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun dengan manfaat PKH untuk 9,9 juta PKM, Kartu Sembako untuk 15,93 juta KPM dan BST untuk 10 juta KPM.
Berikutnya BLT Desa untuk 4,81 juta KPM, Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta orang serta bantuan kuota internet untuk 27,67 peserta dan tenaga didik.
Untuk realisasi dukungan UMKM dan korporasi telah mencapai Rp48,05 triliun atau 24,8 persen dari pagu Rp193,74 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 9,8 juta usaha dan subsidi bunga penyaluran KUR Rp112,8 triliun untuk 3,1 juta debitur.
Kemudian IJP (Imbalan Jasa Penjaminan) UMKM untuk akumulasi KMK dijamin Rp15,25 triliun, IJP Korporasi untuk akumulasi KMK dijamin Rp792,6 miliar serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran sejak 2020 mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.
Untuk program prioritas telah terealisasi Rp38,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu Rp127,85 triliun dengan manfaat meliputi padat karya K/L bagi 693,1.000 tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta kawasan industri.
Terakhir yakni insentif usaha telah terealisasi Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp56,73 triliun dengan manfaat meliputi PPh 21 DTP untuk 90.317 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM, dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.709 WP.
Selanjutnya pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69.087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP properti bagi 519 penjual, serta PPnBM mobil bagi lima penjual.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021