Anggota DPRD Lebak meminta Pemerintah menyosialisasikan pembatalan keberangkatan haji pada 2021 agar para calon jamaah mengetahui kebijakan penundaan itu.
"Kami banyak menerima laporan bahwa calon jamaah haji tidak paham adanya pembatalan itu," kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lebak Musa Weliansyah di Lebak, Jumat.
Mestinya Pemerintah menyampaikan sosialisasi pembatalan calon haji tahun ini, karena kabar sepihak adanya utang Indonesia dengan Arab Saudi belum dibayar.
Pemerintah juga bisa mengundang para calon haji yang batal dijelaskan secara komprehensif dan detail sehingga tidak ada simpang siur.
Apabila, pembatalan haji itu dengan alasan COVID-19 tentu mereka bisa menerimanya, sebab penyebaran pandemi itu terjadi di beberapa negara, termasuk Arab Saudi.
Pemerintah perlu mensosialisasikan agar para calon haji memahami dan tidak menimbulkan keresahan.
"Kami yakin dengan sosialisasi itu mereka calon jamaah haji menerimanya," katanya.
Menurut dia, pemerintah harusnya berusaha melakukan loby terhadap pemerintah Arab Saudi agar jamaah Indonesia bisa diberangkatkan untuk melaksanakan Rukun Islam kelima.
Semestinya, ujar dia, pemerintah lebih piawai dan berperan besar terhadap haji dalam melakukan loby kepada pemerintah Arab Saudi, sebab Indonesia penduduknya mayoritas muslim.
"Saya kira harusnya jauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan membangun komunikasi yang komunikatif dengan pemerintah Arab Saudi," katanya menegaskan.
Sebelumnya, kata dia, Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (3/6).
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Kami banyak menerima laporan bahwa calon jamaah haji tidak paham adanya pembatalan itu," kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lebak Musa Weliansyah di Lebak, Jumat.
Mestinya Pemerintah menyampaikan sosialisasi pembatalan calon haji tahun ini, karena kabar sepihak adanya utang Indonesia dengan Arab Saudi belum dibayar.
Pemerintah juga bisa mengundang para calon haji yang batal dijelaskan secara komprehensif dan detail sehingga tidak ada simpang siur.
Apabila, pembatalan haji itu dengan alasan COVID-19 tentu mereka bisa menerimanya, sebab penyebaran pandemi itu terjadi di beberapa negara, termasuk Arab Saudi.
Pemerintah perlu mensosialisasikan agar para calon haji memahami dan tidak menimbulkan keresahan.
"Kami yakin dengan sosialisasi itu mereka calon jamaah haji menerimanya," katanya.
Menurut dia, pemerintah harusnya berusaha melakukan loby terhadap pemerintah Arab Saudi agar jamaah Indonesia bisa diberangkatkan untuk melaksanakan Rukun Islam kelima.
Semestinya, ujar dia, pemerintah lebih piawai dan berperan besar terhadap haji dalam melakukan loby kepada pemerintah Arab Saudi, sebab Indonesia penduduknya mayoritas muslim.
"Saya kira harusnya jauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan membangun komunikasi yang komunikatif dengan pemerintah Arab Saudi," katanya menegaskan.
Sebelumnya, kata dia, Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Kamis (3/6).
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021