Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, berkeinginan membangun gedung pusat kawasan mitigasi bencana terpadu di Sawarna guna mengurangi risiko kebencanaan di daerah itu.
"Kami sudah mengajukan bantuan pembangunan gedung shelter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Bupati Lebak Iti Octavia di Lebak, Kamis.
Baca juga: BPBD Banten minta warga tinggal di pesisir pantai waspada gempa tektonik
Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini tidak mampu melaksanakan pembangunan gedung itu akibat terbatasnya APBD setempat, terlebih saat ini alokasi anggaran dilimpahkan untuk penanganan COVID-19.
Pembangunan gedung itu sangat dibutuhkan untuk penyelamatan masyarakat pesisir sehubungan enam kecamatan masuk daerah rawan gempa dan tsunami.
Keenam kecamatan itu adalah Cilograng, Bayah, Panggarangan, Cihara, Malingping dan Wanasalam, namun gedung baru direalisasikan di Kecamatan Wanasalam yang mampu menampung 6.000 orang.
"Kami berharap semua daerah itu memiliki gedung shelter," katanya menjelaskan.
Menurut dia, pemerintah daerah menyiapkan lahan pembangunan gedung seluas satu hektare dari pinjam pakai lahan milik Perhutani.
Pembangunan gedung shelter di Sawarna Kecamatan Bayah sebagai pusat kawasan mitigasi bencana terpadu yang nantinya bisa menampung ribuan orang.
Selain itu pemerintah daerah mengajukan beberapa titik jalur evakuasi dan pemasangan alat sirine untuk memperingatkan masyarakat setelah adanya gempa dahsyat yang berpotensi bencana tsunami.
Selama bunyi sirene itu, kata dia, masyarakat pesisir bisa menyelamatkan diri ke lokasi-lokasi jalur evakuasi guna menghindari korban bencana tsunami.
Penyelamatan itu bisa dilakukan selama 30 menit setelah terjadinya gempa tektonik dari sebelum terjadi gelombang tsunami.
Sedangkan, kata dia, untuk sekolah lapang yang dilaksanakan BMKG sudah berjalan juga desa tangguh bencana.
"Kami minta gedung shelter itu dibangun di Sawarna karena sudah dilakukan kajian dan survei," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Pebby Rizky Pratama mengatakan saat ini gedung shelter di Kecamatan Wanasalam tanggung jawab pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan perawatan.
Pembangunan gedung shelter yang dibangun tahun 2017 kini dimanfaatkan untuk tempat fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk masyarakat setempat.
Gedung shelter yang memiliki tiga tingkat dengan ketinggian 21 meter dapat menampung 6.000 orang untuk melindungi masyarakat pesisir jika terjadi bencana tsunami.
"Kami berharap semua wilayah rawan gempa dan tsunami itu terdapat gedung shelter," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Kami sudah mengajukan bantuan pembangunan gedung shelter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Bupati Lebak Iti Octavia di Lebak, Kamis.
Baca juga: BPBD Banten minta warga tinggal di pesisir pantai waspada gempa tektonik
Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini tidak mampu melaksanakan pembangunan gedung itu akibat terbatasnya APBD setempat, terlebih saat ini alokasi anggaran dilimpahkan untuk penanganan COVID-19.
Pembangunan gedung itu sangat dibutuhkan untuk penyelamatan masyarakat pesisir sehubungan enam kecamatan masuk daerah rawan gempa dan tsunami.
Keenam kecamatan itu adalah Cilograng, Bayah, Panggarangan, Cihara, Malingping dan Wanasalam, namun gedung baru direalisasikan di Kecamatan Wanasalam yang mampu menampung 6.000 orang.
"Kami berharap semua daerah itu memiliki gedung shelter," katanya menjelaskan.
Menurut dia, pemerintah daerah menyiapkan lahan pembangunan gedung seluas satu hektare dari pinjam pakai lahan milik Perhutani.
Pembangunan gedung shelter di Sawarna Kecamatan Bayah sebagai pusat kawasan mitigasi bencana terpadu yang nantinya bisa menampung ribuan orang.
Selain itu pemerintah daerah mengajukan beberapa titik jalur evakuasi dan pemasangan alat sirine untuk memperingatkan masyarakat setelah adanya gempa dahsyat yang berpotensi bencana tsunami.
Selama bunyi sirene itu, kata dia, masyarakat pesisir bisa menyelamatkan diri ke lokasi-lokasi jalur evakuasi guna menghindari korban bencana tsunami.
Penyelamatan itu bisa dilakukan selama 30 menit setelah terjadinya gempa tektonik dari sebelum terjadi gelombang tsunami.
Sedangkan, kata dia, untuk sekolah lapang yang dilaksanakan BMKG sudah berjalan juga desa tangguh bencana.
"Kami minta gedung shelter itu dibangun di Sawarna karena sudah dilakukan kajian dan survei," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Pebby Rizky Pratama mengatakan saat ini gedung shelter di Kecamatan Wanasalam tanggung jawab pemerintah daerah untuk pemeliharaan dan perawatan.
Pembangunan gedung shelter yang dibangun tahun 2017 kini dimanfaatkan untuk tempat fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk masyarakat setempat.
Gedung shelter yang memiliki tiga tingkat dengan ketinggian 21 meter dapat menampung 6.000 orang untuk melindungi masyarakat pesisir jika terjadi bencana tsunami.
"Kami berharap semua wilayah rawan gempa dan tsunami itu terdapat gedung shelter," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021