Jelang pelaksanaan musyawarah cabang Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon yang sempat batal dilaksanakan beberapa waktu lalu dipastikan akan segera digelar dalam waktu dekat.
Itang Wakil Ketua DPC Transisi HNSI Kota Cilegon, sapaan akrab Tatang Tarmizi terkait rencana muscab yang rencananya akan segera diagendakan, saat ditemui di kantornya, Kamis (20/05), mengaku akan mulai dibahas pada Minggu ini untuk menyusun kepanitiaan terselenggaranya muscab.
Tatang Tarmizi Wakil Ketua DPC Transisi HNSI Kota Cilegon. (Susmiatun- Hayati)
Sementara itu terkait rencana pencalonannya, atas dorongan para nelayan Itang mengaku akan ikut langsung dalam pencalonan Ketua DPC HNSI Kota Cilegon, dengan dorongan para nelayan ia mengaku optimis akan terus berikhtiar agar pemilihan nanti dapat terpilih baik-baik sehingga kepentingan nelayan juga bisa diakomodir secara maksimal.
Selain dirinya, Itang menyebut ada tiga nama calon lain, sehingga dirinya mengaku akan tetap melakukan komunikasi agar jangan sampai setelah pelaksanaan muscab nanti ada perpecahan yang bisa merugikan organisasi.
Adapun alasan Itang maju dalam pemilihan Ketua DPC HNSI Kota Cilegon, lantaran ia merasa tertantang untuk membela kepentingan nelaya. Mengingat hingga saat ini, isu krusial nelayan yakni terbatasnya akses dan pangkalan yang tertutup industri.
"Kepengurusan yang lalu saya kira sudah baik yah, tapi tetap harus ada yang ditingkatkan. Kalau saya pribadi kenapa ingin mencalonkan, ya karena saya merasa tertantang untuk membela kepentingan para nelayan. Ada yang krusial yang paling saya soroti yakni tertutupnya akses dan pangkalan masyarakat nelayan di sejumlah wilayah Kota Cilegon oleh industri. Padahal masyarakat nelayan lebih dulu ada dibanding dengan berdirinya industri. Itu yang harus juga kita fikirkan," Kata Itang.
Diketahui dari banyaknya laporan nelayan di wilayah Kota Cilegon, dari banyaknya industri yang berdiri di tengah lingkungan masyarakat nelayan di Kota Cilegon, hanya dibawah 20 persen saja yang menyediakan akses jalan dan pangkalan bagi masyarakat nelayan, yakni di PLTU 9 dan 10 saja. Sementara akses nelayan di Tanjung Peni, Lelean, Tanjung punjut, Pulorida dan sejumlah wilayah lainnya masih belum difasilitasi Industri yang berdiri di sekitar lokasi.
"Industri yang menyediakan akses dan pangkalan bagi nelayan itu hanya dibawah dua puluh persen, padahal lebih dulu masyarakat nelayan yang hadir di sekitar lokasi," tambahnya.
