Guru Besar Universitas Sahid Jakarta, Profesor Kholil, menjelaskan, berdasarkan hasil kajian terhadap 930 responden yang melibatkan sejumlah akademisi, dokter, tenaga kesehatan, perokok, dan pengguna produk tembakau alternatif, sebanyak 46 persen ingin berhenti merokok dengan alasan masalah kesehatan dengan persentase 54 persen.
"Konsumsi rokok akan terus meningkat. Jumlah perokok kita sekitar 66 juta jiwa, ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India," kata Kholil dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Dengan tingginya angka perokok, Kholil meneruskan, potensi terpapar penyakit akibat rokok semakin besar. Hal tersebut akan membebani pemerintah karena anggaran biaya kesehatan akan membengkak.
"Kalau 10% dari 66 juta perokok itu mengidap kanker, penyakit paru-paru dan membutuhkan biaya Rp10 juta sampai sembuh, berarti ada Rp66 triliun yang digunakan. Ini pastinya akan menggerus dana BPJS," ungkap Kholil.
Untuk itu diperlukan adanya upaya pengurangan konsumsi maupun risiko dari rokok. Salah satunya melalui produk tembakau alternatif seperti produk tembakau dipanaskan, rokok elektrik, dan snus.
Namun, Kholil mengungkapkan sebanyak 52,4% dari 930 responden belum mengetahui adanya produk tersebut yang terbukti memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok.
"Hasil temuan kami menunjukkan bahwa ada produk tembakau alternatif yang bisa mengurangi bahaya rokok. Yang paling bagus adalah berhenti merokok, namun itu tidak mudah," tegasnya.
Agar prevalensi perokok menurun, Kholil berpendapat pemerintah harus mendukung masyarakat yang ingin pindah ke produk tembakau alternatif.
"Dalam penelitian kami juga ditemukan jika seseorang mau berhenti merokok total atau secara perlahan-lahan, salah satu alternatif yang dapat membantu mereka adalah dengan menggunakan produk tembakau lain, agar mengurangi risikonya daripada merokok," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Tim peneliti dari USAHID, Hifni Alifahmi, menambahkan juga diperlukan adanya penyebaran informasi sekaligus edukasi mengenai dampak negatif dari konsumsi rokok. Alasannya, strategi yang mengedepankan kata-kata maupun gambar peringatan kesehatan ternyata belum cukup efektif dalam menurunkan angka perokok.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Konsumsi rokok akan terus meningkat. Jumlah perokok kita sekitar 66 juta jiwa, ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India," kata Kholil dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Dengan tingginya angka perokok, Kholil meneruskan, potensi terpapar penyakit akibat rokok semakin besar. Hal tersebut akan membebani pemerintah karena anggaran biaya kesehatan akan membengkak.
"Kalau 10% dari 66 juta perokok itu mengidap kanker, penyakit paru-paru dan membutuhkan biaya Rp10 juta sampai sembuh, berarti ada Rp66 triliun yang digunakan. Ini pastinya akan menggerus dana BPJS," ungkap Kholil.
Untuk itu diperlukan adanya upaya pengurangan konsumsi maupun risiko dari rokok. Salah satunya melalui produk tembakau alternatif seperti produk tembakau dipanaskan, rokok elektrik, dan snus.
Namun, Kholil mengungkapkan sebanyak 52,4% dari 930 responden belum mengetahui adanya produk tersebut yang terbukti memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok.
"Hasil temuan kami menunjukkan bahwa ada produk tembakau alternatif yang bisa mengurangi bahaya rokok. Yang paling bagus adalah berhenti merokok, namun itu tidak mudah," tegasnya.
Agar prevalensi perokok menurun, Kholil berpendapat pemerintah harus mendukung masyarakat yang ingin pindah ke produk tembakau alternatif.
"Dalam penelitian kami juga ditemukan jika seseorang mau berhenti merokok total atau secara perlahan-lahan, salah satu alternatif yang dapat membantu mereka adalah dengan menggunakan produk tembakau lain, agar mengurangi risikonya daripada merokok," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Tim peneliti dari USAHID, Hifni Alifahmi, menambahkan juga diperlukan adanya penyebaran informasi sekaligus edukasi mengenai dampak negatif dari konsumsi rokok. Alasannya, strategi yang mengedepankan kata-kata maupun gambar peringatan kesehatan ternyata belum cukup efektif dalam menurunkan angka perokok.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021