Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan perkara tindak pidana perpajakan atas nama terdakwa Widharta dalam putusannya nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Tng. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp483.216.210, subsider 1 bulan pidana kurungan.
Kabid penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat Sahat Dame Situmorang mengatakan Terdakwa Widharta terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh Pasal 25/29 Badan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
"Serta melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009", kata Sahat dalam keterangan tertulis Jumat (23/4).
Putusan pengadilan atas tindak pidana perpajakan merupakan wujud tegaknya hukum perpajakan di Indonesia. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Kabid penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat Sahat Dame Situmorang mengatakan Terdakwa Widharta terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh Pasal 25/29 Badan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
"Serta melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009", kata Sahat dalam keterangan tertulis Jumat (23/4).
Putusan pengadilan atas tindak pidana perpajakan merupakan wujud tegaknya hukum perpajakan di Indonesia. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021