Pandeglang (ANTARABanten) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta, Polres dan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Pandeglang mengusut dugaan pungutan dalam pemerimaan bidan desa di daerah itu.
Permintaan itu disampaikan puluhan anggota PMII dalam aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Polres dan Kejari setempat, Rabu.
"Kami minta kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas dugaan kasus pengutan liar (pungli) dalam penerimaan bidan desa sebesar Rp10 juta per orang," kata koordinator lapangan aksi tersebut Entis Sutisna, dalam orasinya.
Para mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan penyimpangan anggaran untuk pembelian alat kesehatan 2010.
Pengunjuk rasa juga meminta, agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat turun ke lapangan dan memeriksa laporan kerja setuan kerja perangkat daerah (SKPD), karena disinyalir banyak terjadi penyimpangan.
Kasus tersebut, kata dia, harus diusut tuntas karena selain merupakan perbuatan melawan hukum, juga sebagai bentuk "pemerasan" terhadap masyarakat yang ingin menjadi bidan desa.
"Bayangkan hanya untuk menjadi tenaga bidan desa kontrak saja, mereka harus membayar Rp10 juta, ini kan namanya pemeriksaan," ujarnya.
Ia juga menilai, DPRD sebagai lembaga pengontrol mandul dalam melaksanakan tugasnya, sehingga SKPD bisa seenaknya menggunanakan uang negara.
"Kami juga menilai, DPRD, kepolisian dan kejaksanaan lamban dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk dugaan pungutan liar dalam penerimaan bidan desa," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011