Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang, Jatmiko mengatakan tengah mewujudkan wilayahnya sebagai kota layak anak.
"Untuk meraih sebagai kota layak anak (KLA) bukan sekedar meraih predikat juara, bagaimana menciptakan generasi muda terutama anak-anak lebih optimis menatap masa depan," kata Jatmiko dalam keterangannya Senin.
Baca juga: Wali Kota Tangsel;: RSUD Serpong Utara beroperasi mulai 30 Maret
Ia mengatakan saat ini DP3AP2KB Kota Tangerang sedang melaksanakan persiapan dan evaluasi dalam mewujudkan sebagai KLA.
Kegiatan ini dilakukan agar persiapan menuju KLA mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan dari DP3AP2KB Provinsi Banten dan juga beberapa OPD di lingkup Pemerintahan Kota Tangerang.
“Dari hasil kajian, kami harus melakukan koordinasi lebih intens dengan OPD terkait. Karena KLA ini, tidak bisa diwujudkan oleh DP3AP2KB saja, pasti melibatkan stakeholder terkait. Nanti, kami akan kumpulkan para kepala OPD, untuk terus meningkatkan kekurangannya,” katanya.
Dalam pelaksanaan penilaian KLA tahun ini, DP3AP2KB Kota Tangerang, optimis bisa mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota Layak Anak dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Kota Tangerang sebelumnya juga pernah meraih KLA peringkat Pratama pada 2017, 2018, dan Madya pada tahun 2019.
Terkait kasus kekerasan kepada anak dan perempuan, Djatmiko menjelaskan telah membuat berbagai program lainnya untuk meminimalisir kekerasan yang bisa dilakukan atau diterima oleh anak dan perempuan.
"Berbagai parenting, sosialisasi, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang melibatkan perangkat RT dan RW juga telah kami buat. Namun tetap saja, ujung tombak dari permasalahan ini adalah kembali ke rumah dan orang tua masing-masing," kata dia.
Sementara itu Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan bahwa menjadi tugas bersama dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
Pemkot Tangerang telah memiliki skenario penanganan kasus perempuan dan anak baik dalam pencegahan atau tindakan pasca kejadian.
"Melalui klinik Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang disediakan oleh Pemkot Tangerang saya berharap dapat menjadi salah satu solusi kebutuhan permasalahan sosial ini," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Untuk meraih sebagai kota layak anak (KLA) bukan sekedar meraih predikat juara, bagaimana menciptakan generasi muda terutama anak-anak lebih optimis menatap masa depan," kata Jatmiko dalam keterangannya Senin.
Baca juga: Wali Kota Tangsel;: RSUD Serpong Utara beroperasi mulai 30 Maret
Ia mengatakan saat ini DP3AP2KB Kota Tangerang sedang melaksanakan persiapan dan evaluasi dalam mewujudkan sebagai KLA.
Kegiatan ini dilakukan agar persiapan menuju KLA mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan dari DP3AP2KB Provinsi Banten dan juga beberapa OPD di lingkup Pemerintahan Kota Tangerang.
“Dari hasil kajian, kami harus melakukan koordinasi lebih intens dengan OPD terkait. Karena KLA ini, tidak bisa diwujudkan oleh DP3AP2KB saja, pasti melibatkan stakeholder terkait. Nanti, kami akan kumpulkan para kepala OPD, untuk terus meningkatkan kekurangannya,” katanya.
Dalam pelaksanaan penilaian KLA tahun ini, DP3AP2KB Kota Tangerang, optimis bisa mewujudkan Kota Tangerang sebagai Kota Layak Anak dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Kota Tangerang sebelumnya juga pernah meraih KLA peringkat Pratama pada 2017, 2018, dan Madya pada tahun 2019.
Terkait kasus kekerasan kepada anak dan perempuan, Djatmiko menjelaskan telah membuat berbagai program lainnya untuk meminimalisir kekerasan yang bisa dilakukan atau diterima oleh anak dan perempuan.
"Berbagai parenting, sosialisasi, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang melibatkan perangkat RT dan RW juga telah kami buat. Namun tetap saja, ujung tombak dari permasalahan ini adalah kembali ke rumah dan orang tua masing-masing," kata dia.
Sementara itu Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan bahwa menjadi tugas bersama dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
Pemkot Tangerang telah memiliki skenario penanganan kasus perempuan dan anak baik dalam pencegahan atau tindakan pasca kejadian.
"Melalui klinik Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang disediakan oleh Pemkot Tangerang saya berharap dapat menjadi salah satu solusi kebutuhan permasalahan sosial ini," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021