Anggota DPRD Provinsi Banten, Maretta Dian Arthanti, menilai persoalan kerjasama pembuangan sampah warga Tangsel ke kota serang menunjukkan belum munculnya sense of crisis atas masalah persampahan di Provinsi Banten.
Melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Serang, Senin ia menjelaskan hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki kepekaan terhadap krisis sampah yang terjadi di semua Kabupaten/Kota yang ada di dalam wilayah administrasinya.
"Itu terlihat dari belum terlaksananya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Kepanikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan masalah sampah saat ini, pasti juga akan dirasakan oleh kota /kabupaten lain di Banten nantinya," katanya.
Maretta mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten harus segera memikirkan kebijakan yang sistemik dalam permasalahan sampah ini. Sebetulnya DLHK Provinsi Banten sudah memiliki seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 yang mengemban beberapa tugas.
"Solusinya di antaranya dengan menyusun rencana operasional seksi pengelolaan sampah dan limbah B3, menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, menyiapkan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi," kata Maretta.
Seperti diketahui kata dia, di tengah kepanikan atas overloadnya tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Cipeucang, pada akhirnya Pemkot Tangsel harus mengiba pada Pemkot Serang untuk mau menerima kiriman sampah dari warga Tangsel melalui MOU yang dilaksanakan pada Jumat 22 Januari 2021 lalu di sebuah hotel di Kota Serang.
TPSA Cilowong di Kota Serang sendiri dinilai belum mampu menampung 100 persen kiriman sampah dari Tangerang Selatan.
TPSA Cilowong saat ini sudah menerima 400 ton sampah per hari dari Kota Serang dan 200 ton per hari dari Kabupaten Serang.
"Jika ditambah volume sampah kiriman tangsel yg berjumlah 400 ton per hari, maka total volume sampah yang masuk ke dalam TPSA Cilowong adalah 1000 ton per hari," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Serang, Senin ia menjelaskan hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki kepekaan terhadap krisis sampah yang terjadi di semua Kabupaten/Kota yang ada di dalam wilayah administrasinya.
"Itu terlihat dari belum terlaksananya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Kepanikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan masalah sampah saat ini, pasti juga akan dirasakan oleh kota /kabupaten lain di Banten nantinya," katanya.
Maretta mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten harus segera memikirkan kebijakan yang sistemik dalam permasalahan sampah ini. Sebetulnya DLHK Provinsi Banten sudah memiliki seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 yang mengemban beberapa tugas.
"Solusinya di antaranya dengan menyusun rencana operasional seksi pengelolaan sampah dan limbah B3, menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, menyiapkan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi," kata Maretta.
Seperti diketahui kata dia, di tengah kepanikan atas overloadnya tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Cipeucang, pada akhirnya Pemkot Tangsel harus mengiba pada Pemkot Serang untuk mau menerima kiriman sampah dari warga Tangsel melalui MOU yang dilaksanakan pada Jumat 22 Januari 2021 lalu di sebuah hotel di Kota Serang.
TPSA Cilowong di Kota Serang sendiri dinilai belum mampu menampung 100 persen kiriman sampah dari Tangerang Selatan.
TPSA Cilowong saat ini sudah menerima 400 ton sampah per hari dari Kota Serang dan 200 ton per hari dari Kabupaten Serang.
"Jika ditambah volume sampah kiriman tangsel yg berjumlah 400 ton per hari, maka total volume sampah yang masuk ke dalam TPSA Cilowong adalah 1000 ton per hari," katanya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021