Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah meminta percepat pembangunan Daerah Irigasi (DI) Cilangkahan I yang mengaliri pasokan air hingga ratusan hektare persawahan milik masyarakat.
"Kami berharap pemerintah daerah merealisasikan pembangunan DI Cilangkahan I, karena April mendatang petani memasuki musim tanam," kata anggota Komisi IV Bidang Pembangunan Infrastuktur di Lebak, Minggu.
Pembangunan DI Cilangkahan I yang berlokasi di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak itu dialokasikan Rp1 miliar dari APBD setempat.
Selama ini, kata dia, irigasi tersebut tidak berfungsi akibat bagian bendung sampai saluran terjadi kerusakan.
Karena itu, petani setempat mengeluhkan jika memasuki musim tanam akibat kerusakan irigasi tersebut.
"Kami berharap DI Cilangkahan I itu dapat tanam padi tiga kali musim dalam setahun, karena terpenuhinya ketersedian air," kata politisi PPP Lebak.
Ia mengatakan, pembangunan irigasi tersebut tentu disaat musim hujan bisa dilakukan pengaturan air ke areal persawahan juga saat kemarau terpenuhi pasokan air.
Sebagian besar pertanian padi sawah di Kabupaten Lebak masuk kategori sawah tadah hujan dan mereka petani bisa melaksanakan tanam jika musim penghujan.
Saat ini juga ditambah banyak irigasi yang rusak akibat diterjang bencana alam juga dimakan usia.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk memaksimalkan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan dan usaha petani.
Apalagi, di tengah pandemi COVID-19 sangat membutuhkan ketersedian pangan masyarakat.
"Kami banyak menerima laporan petani tentang kerusakan irigasi di bagian saluran induk berlumpur dan jebol karena kurangnya perawatan," kata Musa.
Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan pemeliharaan rutin untuk mengoptimalkan irigasi dari kawasan hulu ke bendung.
Sebab, pemeliharaan yang dilakukan pemerintah daerah terfokus dari bendung ke hulu.
Selama ini, kata dia, debit air dari hulu ke bendung semakin berkurang akibat adanya kerusakan lingkungan juga banyak kawasan hutan gundul.
Kerusakan lingkungan itu karena maraknya aktivitas eksploitasi pertambangan mulai dari utara sampai selatan Lebak.
"Kami minta penegak hukum bertindak maksimal terhadap pelaku penambang tanpa izin yang mengakibatkan terjadi kerusakan alam agar memberikan efek jera," katanya menegaskan.
Ajat (50) seorang petani warga Malingping Kabupaten Lebak mengaku petani di sini merasa lega setelah jaringan DI Cilangkahan I dibangun sehingga dapat memenuhi ketersedian air.
"Kami berharap pembangunan irigasi itu dipercepat dan petani April mendatang sudah tanam," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lebak Dade Yan Apriyandi mengatakan selama ini jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) cukup terbatas.
Apalagi saat ini dana pembangunan jaringan irigasi difokuskan penanganan pandemi COVID-19.
"Kami tahun ini pembangunan jaringan irigasi relatif terbatas hanya 18 unit dari 474 DI itu," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Kami berharap pemerintah daerah merealisasikan pembangunan DI Cilangkahan I, karena April mendatang petani memasuki musim tanam," kata anggota Komisi IV Bidang Pembangunan Infrastuktur di Lebak, Minggu.
Pembangunan DI Cilangkahan I yang berlokasi di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak itu dialokasikan Rp1 miliar dari APBD setempat.
Selama ini, kata dia, irigasi tersebut tidak berfungsi akibat bagian bendung sampai saluran terjadi kerusakan.
Karena itu, petani setempat mengeluhkan jika memasuki musim tanam akibat kerusakan irigasi tersebut.
"Kami berharap DI Cilangkahan I itu dapat tanam padi tiga kali musim dalam setahun, karena terpenuhinya ketersedian air," kata politisi PPP Lebak.
Ia mengatakan, pembangunan irigasi tersebut tentu disaat musim hujan bisa dilakukan pengaturan air ke areal persawahan juga saat kemarau terpenuhi pasokan air.
Sebagian besar pertanian padi sawah di Kabupaten Lebak masuk kategori sawah tadah hujan dan mereka petani bisa melaksanakan tanam jika musim penghujan.
Saat ini juga ditambah banyak irigasi yang rusak akibat diterjang bencana alam juga dimakan usia.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk memaksimalkan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan dan usaha petani.
Apalagi, di tengah pandemi COVID-19 sangat membutuhkan ketersedian pangan masyarakat.
"Kami banyak menerima laporan petani tentang kerusakan irigasi di bagian saluran induk berlumpur dan jebol karena kurangnya perawatan," kata Musa.
Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan pemeliharaan rutin untuk mengoptimalkan irigasi dari kawasan hulu ke bendung.
Sebab, pemeliharaan yang dilakukan pemerintah daerah terfokus dari bendung ke hulu.
Selama ini, kata dia, debit air dari hulu ke bendung semakin berkurang akibat adanya kerusakan lingkungan juga banyak kawasan hutan gundul.
Kerusakan lingkungan itu karena maraknya aktivitas eksploitasi pertambangan mulai dari utara sampai selatan Lebak.
"Kami minta penegak hukum bertindak maksimal terhadap pelaku penambang tanpa izin yang mengakibatkan terjadi kerusakan alam agar memberikan efek jera," katanya menegaskan.
Ajat (50) seorang petani warga Malingping Kabupaten Lebak mengaku petani di sini merasa lega setelah jaringan DI Cilangkahan I dibangun sehingga dapat memenuhi ketersedian air.
"Kami berharap pembangunan irigasi itu dipercepat dan petani April mendatang sudah tanam," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lebak Dade Yan Apriyandi mengatakan selama ini jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) cukup terbatas.
Apalagi saat ini dana pembangunan jaringan irigasi difokuskan penanganan pandemi COVID-19.
"Kami tahun ini pembangunan jaringan irigasi relatif terbatas hanya 18 unit dari 474 DI itu," ujarnya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021