Ketua Komisi Nasional KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Prof Hindra Irawan Satar mengatakan sasaran vaksinasi COVID-19 harus tepat agar efektif dalam memutus penularan.
Sebagai gambaran, jelas Hindra, vaksinasi tahap II diberikan kepada pekerja publik lantaran kelompok ini memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terpapar.
"Apabila mereka terlindungi lewat vaksinasi, maka laju penyebaran virus dapat diturunkan, sekaligus mengurangi beban rumah sakit serta membantu tenaga kesehatan," ujar Hindra dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2/2021).
Di program vaksinasi tahap kedua, pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pedagang karena mereka paling sering berinteraksi dengan konsumen.
Selain itu, TNI dan Polri, guru juga mendapat vaksin itu. Ini tujuannya guru agar membantu murid-murid yang tidak dapat belajar online/virtual dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka.
Kelompok lain yang menjadi prioritas berikutnya, adalah TNI, Polri, serta kelompok pekerja keamanan. Mereka dianggap berperan penting dalam membantu meningkatkan proses tracing (penelusuran kontak) sehingga dapat menentukan langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus.
Kelompok berikutnya adalah pekerja transportasi publik yang terdiri dari antara lain pekerja tiket dan masinis kereta api, supir dan kernet bus, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, supir taksi, dan juga ojek online.
Dikutip dari laman Satgas Penanganan COVID-19, tahap awal vaksinasi bagi pekerja publik dilakukan kepada pedagang pasar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ikut memantau pelaksanaan vaksinasi di situ. Vaksinasi bagi pedagang pasar ini melalui dua tahap. Pada tahap pertama (17-21 Februari 2021), sebanyak 9.729 pedagang yang divaksin. Sedangkan tahap kedua sebanyak 2.267 pedagang yang disuntik vaksin pada 22-24 Februari. Totalnya 11.996 orang dalamg 6 hari. Sedangkan khusus di DKI Jakarta tercatat 55.000 pedagang yang akan divaksinasi.
Mengingat besarnya target vaksinasi tahap kedua, pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap, dimulai pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali) yang juga merupakan zona merah dengan jumlah pasien dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.
Mayoritas kasus COVID-19, yaitu sekitar 70%, berada pada tujuh provinsi ini. Sedangkan sisa 30% lainnya akan dibagikan ke provinsi lain.
Menanggapi lansia di atas 60 tahun yang juga mendapatkan hak untuk vaksinasi COVID-19, padahal sebelumnya tidak dimasukkan kriteria yang layak mendapat vaksin, Prof Hindra mengatakan data keamanan dan efikasi bagi lansia sudah disampaikan oleh produsen kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Atas dasar inilah, BPOM segera menerbitkan surat izin penggunaan darurat ( EUA) untuk lansia. Sebelumnya hasil penelitian itu belum selesai diolah sehingga EUA belum diberikan," ujarnya.
Selain itu, pakar imunisasi ini menambahkan, data dari Amerika Serikat memperlihatkan adanya penurunan jumlah COVID-19 setelah dilakukannya vaksinasi secara nasional.
Menanggapi tentang laju perkembangan virus di Indonesia, serta apakah vaksinasi mampu mengejar pertumbuhan virus, menurut Prof Hindra hal itu bergantung kepada kepada respons positif dari masyarakat dan media.
"Lebih banyak yang divaksinasi dan lebih konsisten melakukan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi), maka lebih besar kemungkinan untuk berhasil, karena ini merupakan upaya bersama, bukan upaya sekelompok masyarakat atau hanya mengandalkan pemerintah saja," jelasnya.
Lebih lanjut Prof Hindra menambahkan, media serta masyarakat harus mendukung segala panduan yang berwenang, serta menghindari berita yang hoaks dan menggelisahkan. Agar pandemi bisa diselesaikan, semua pihak perlu menerapkan praktik 3T (testing, tracing, treatment), 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker), imunisasi dan taat pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sejenisnya.
Data Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan, hingga 16 Februari, total jumlah vaksinasi tahap pertama pada tenaga kesehatan (nakes) sudah mencapai 1.120.963 orang dari total target sebanyak 1.468.764 tenaga kesehatan. Sedangkan target total vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 181.554.565 orang.
Di Indonesia, seperti kata Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers Rabu (17/2/2021), juga terjadi tren penurunan kasus COVID-19 dalam dua pekan terakhir. Itu setelah dilakukan pendataan dan dikonfirmasi dengan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.
Jika vaksinasi berjalan lancar dan diikuti ketaatan masyarakat melakukan 3M dan 3T, kasus COVID-19 bisa menurun. Seperti harapan Presiden Joko Widodo, yang meminta Indonesia bebas COVID-19 pada Agustus mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Sebagai gambaran, jelas Hindra, vaksinasi tahap II diberikan kepada pekerja publik lantaran kelompok ini memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terpapar.
"Apabila mereka terlindungi lewat vaksinasi, maka laju penyebaran virus dapat diturunkan, sekaligus mengurangi beban rumah sakit serta membantu tenaga kesehatan," ujar Hindra dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2/2021).
Di program vaksinasi tahap kedua, pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pedagang karena mereka paling sering berinteraksi dengan konsumen.
Selain itu, TNI dan Polri, guru juga mendapat vaksin itu. Ini tujuannya guru agar membantu murid-murid yang tidak dapat belajar online/virtual dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka.
Kelompok lain yang menjadi prioritas berikutnya, adalah TNI, Polri, serta kelompok pekerja keamanan. Mereka dianggap berperan penting dalam membantu meningkatkan proses tracing (penelusuran kontak) sehingga dapat menentukan langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus.
Kelompok berikutnya adalah pekerja transportasi publik yang terdiri dari antara lain pekerja tiket dan masinis kereta api, supir dan kernet bus, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, supir taksi, dan juga ojek online.
Dikutip dari laman Satgas Penanganan COVID-19, tahap awal vaksinasi bagi pekerja publik dilakukan kepada pedagang pasar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ikut memantau pelaksanaan vaksinasi di situ. Vaksinasi bagi pedagang pasar ini melalui dua tahap. Pada tahap pertama (17-21 Februari 2021), sebanyak 9.729 pedagang yang divaksin. Sedangkan tahap kedua sebanyak 2.267 pedagang yang disuntik vaksin pada 22-24 Februari. Totalnya 11.996 orang dalamg 6 hari. Sedangkan khusus di DKI Jakarta tercatat 55.000 pedagang yang akan divaksinasi.
Mengingat besarnya target vaksinasi tahap kedua, pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap, dimulai pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali) yang juga merupakan zona merah dengan jumlah pasien dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.
Mayoritas kasus COVID-19, yaitu sekitar 70%, berada pada tujuh provinsi ini. Sedangkan sisa 30% lainnya akan dibagikan ke provinsi lain.
Menanggapi lansia di atas 60 tahun yang juga mendapatkan hak untuk vaksinasi COVID-19, padahal sebelumnya tidak dimasukkan kriteria yang layak mendapat vaksin, Prof Hindra mengatakan data keamanan dan efikasi bagi lansia sudah disampaikan oleh produsen kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Atas dasar inilah, BPOM segera menerbitkan surat izin penggunaan darurat ( EUA) untuk lansia. Sebelumnya hasil penelitian itu belum selesai diolah sehingga EUA belum diberikan," ujarnya.
Selain itu, pakar imunisasi ini menambahkan, data dari Amerika Serikat memperlihatkan adanya penurunan jumlah COVID-19 setelah dilakukannya vaksinasi secara nasional.
Menanggapi tentang laju perkembangan virus di Indonesia, serta apakah vaksinasi mampu mengejar pertumbuhan virus, menurut Prof Hindra hal itu bergantung kepada kepada respons positif dari masyarakat dan media.
"Lebih banyak yang divaksinasi dan lebih konsisten melakukan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi), maka lebih besar kemungkinan untuk berhasil, karena ini merupakan upaya bersama, bukan upaya sekelompok masyarakat atau hanya mengandalkan pemerintah saja," jelasnya.
Lebih lanjut Prof Hindra menambahkan, media serta masyarakat harus mendukung segala panduan yang berwenang, serta menghindari berita yang hoaks dan menggelisahkan. Agar pandemi bisa diselesaikan, semua pihak perlu menerapkan praktik 3T (testing, tracing, treatment), 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker), imunisasi dan taat pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sejenisnya.
Data Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan, hingga 16 Februari, total jumlah vaksinasi tahap pertama pada tenaga kesehatan (nakes) sudah mencapai 1.120.963 orang dari total target sebanyak 1.468.764 tenaga kesehatan. Sedangkan target total vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 181.554.565 orang.
Di Indonesia, seperti kata Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers Rabu (17/2/2021), juga terjadi tren penurunan kasus COVID-19 dalam dua pekan terakhir. Itu setelah dilakukan pendataan dan dikonfirmasi dengan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.
Jika vaksinasi berjalan lancar dan diikuti ketaatan masyarakat melakukan 3M dan 3T, kasus COVID-19 bisa menurun. Seperti harapan Presiden Joko Widodo, yang meminta Indonesia bebas COVID-19 pada Agustus mendatang.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021