Pemerintah Provinsi Banten telah mengesahkan perda tentang penanggulangan COVID-19, produk hukum ini dikeluarkan karena  lonjakan kasus positif di wilayah itu semakin meningkat.

Perda penanggulangan COVID-19 itu berfokus kepada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, Pemprov Banten berharap kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap Prokes dapat diwujudkan melalui Perda ini sehingga kasus COVID-19 dapat menurun.

Dihubungi secara terpisah, pengusul Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Wakil Ketua Fraksi PSI Kota Tangerang Selatan, Emanuella Ridayati mengatakan sangat mendukung adanya Perda Penanggulangan COVID-19 ini di Provinsi Banten.

"Di Kota Tangsel sendiri saya sudah menyuarakan Perda untuk Prokes COVID-19 ini, dan mengajukan  Raperda perubahan nomor 9 tahun 2012 namun saya menyesalkan pertimbangan dari Kemenkumham Provinsi Banten yang mementahkan raperda tersebut dimana menjadi dasar atau pertimbangan proses raperda tersebut dilanjutkan atau tidak," kata Rida.

Ia menjelaskan, baru sekarang  justru Provinsi Banten yang membuat Perda tersebut, padahal Tangsel adalah kota penyangga Ibu Kota Jakarta yang seharusnya sejak awal memiliki peraturan yang jelas masalah prokes. Karena disini sendiri masih banyak masyarakat yang belum disiplin dengan prokes. 

Rida  juga menyampaikan jangan sampai kejadian produk hukum yang seharusnya dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat ditolak hanya karena bersifat periodik. 

"Kini kalau kita sadari akan lonjakannya apakah ini tidak fatal.
Alasan dari Kemenkumham Provinsi Banten dan Dinas Satpol PP  bahwa produk hukum Prokes COVID-19 di Tangsel tidak efektif dan hanya bermanfaat sementara saja, padahal siapa yang bisa tau kapan berakhirnya masa pandemi ini," ujarnya. 

Rida berharap Perda Provinsi Banten tentang penanggulangan COVID-19 dapat menjadi landasan hukum untuk penegakkan protokol kesehatan di Provinsi Banten dan masyarakat dapat disiplin menjalankan prokes. 

"Namun demikian, Perda Provinsi ini harusnya bisa diperkuat lagi dengan adanya Perda Perubahan No 9 tahun 2012 yang pernah saya usulkan," kata Rida.





 

Pewarta: Fadzar Ilham

Editor : Sambas


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021