Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muhajirin Yanis mengatakan asrama haji di Kota Tangerang, Provinsi Banten yang akan dibangun memiliki kapasitas tiga kelompok terbang (kloter).
"Di Banten itu ada 25 kloter untuk haji. Estimasi keberangkatan sehari dua sampai tiga kloter. Jadi kemungkinan asrama haji ini mampu menampung tiga kloter," katanya di Tangerang Kamis.
Dijelaskannya bahwa pembangunan asrama haji minimal mampu menampung satu kloter yakni 400 orang. Lalu disiapkan juga area alternatif untuk mengatasi terjadinya keterlambatan sebagai antisipasi.
Baca juga: Asrama haji Kota Tangerang ditargetkan beroperasi 2023
Baca juga: Kemenag Tangerang siapkan anggaran Rp40 miliar bangun asrama haji
Khusus untuk di Banten, kata dia, pembangunan asrama haji bisa lebih besar sebab jumlah kloter di Banten setiap tahun tergolong banyak.
Terkait area lahan yang dibutuhkan, ia mengatakan jika luas yang dibutuhkan mencapai 5 hektare namun pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Kota Tangerang terkait lokasi yang dipilih.
"Lahan masih kita tunggu dari Pemkot Tangerang dahulu. Sebab nanti baru bisa kita bahas lanjutan mengenai kapasitas dan sebagainya termasuk anggaran," kata Muhajirin Yanis.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan ada dua opsi lahan yang bisa dimanfaatkan yaitu lahan milik PT Angkasa Pura II dan lahan milik PT. Modernland Tbk yang sudah diserah terimakan kepada Pemkot Tangerang.
"Secepatnya kami akan berkoordinasi secara intens dengan Kemenag Provinsi, Banten, untuk menentukan lahan mana yang kiranya representatif untuk pembangunan Asrama Haji," katanya.
Sebelumnya pada hari Rabu (3/2) Komisi VIII DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Tangerang membahas mengenai pembangunan asrama haji di Kota Tangerang.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan pembangunan asrama haji di Kota Tangerang, Banten segera dilaksanakan dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2023.
"Kita minta tahun ini dilakukan penentuan lahan dan tahun depan dilaksanakan pembangunan sehingga tahun 2023 bisa terealisasi dan digunakan masyarakat untuk asrama haji dan umroh," katanya.
Kemudian Komisi VIII DPR juga mendorong kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah untuk segera mengirim surat kepada kementerian terkait jika ada aset yang terpakai dalam pembangunan asrama haji.
Setelah proses itu selesai maka Pemkot Tangerang bisa melakukan koordinasi dengan DPRD agar proses penyerahan lahan tersebut berjalan lancar. "Tahun ini kita targetkan urusan lahan selesai bersama dengan grand desain," demikian Selly Andriany Gantina.
Selain itu DPR RI juga akan menunggu surat tembusan dari Pemkot tangerang yang disampaikan kepada Kemenag mengenai pembangunan ini. Agar nantinya DPR RI komisi VIII membuat Panitia Kerja (Panja) sehingga evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan.
"Kita akan sangat konsentrasi untuk merealisasikan pembangunan asrama haji ini. Apalagi selama ini warga Banten yang haji harus ke Pondok Gede. Jadi jika sudah ada maka akan terkonsentrasi dalam satu lokasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Di Banten itu ada 25 kloter untuk haji. Estimasi keberangkatan sehari dua sampai tiga kloter. Jadi kemungkinan asrama haji ini mampu menampung tiga kloter," katanya di Tangerang Kamis.
Dijelaskannya bahwa pembangunan asrama haji minimal mampu menampung satu kloter yakni 400 orang. Lalu disiapkan juga area alternatif untuk mengatasi terjadinya keterlambatan sebagai antisipasi.
Baca juga: Asrama haji Kota Tangerang ditargetkan beroperasi 2023
Baca juga: Kemenag Tangerang siapkan anggaran Rp40 miliar bangun asrama haji
Khusus untuk di Banten, kata dia, pembangunan asrama haji bisa lebih besar sebab jumlah kloter di Banten setiap tahun tergolong banyak.
Terkait area lahan yang dibutuhkan, ia mengatakan jika luas yang dibutuhkan mencapai 5 hektare namun pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Kota Tangerang terkait lokasi yang dipilih.
"Lahan masih kita tunggu dari Pemkot Tangerang dahulu. Sebab nanti baru bisa kita bahas lanjutan mengenai kapasitas dan sebagainya termasuk anggaran," kata Muhajirin Yanis.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan ada dua opsi lahan yang bisa dimanfaatkan yaitu lahan milik PT Angkasa Pura II dan lahan milik PT. Modernland Tbk yang sudah diserah terimakan kepada Pemkot Tangerang.
"Secepatnya kami akan berkoordinasi secara intens dengan Kemenag Provinsi, Banten, untuk menentukan lahan mana yang kiranya representatif untuk pembangunan Asrama Haji," katanya.
Sebelumnya pada hari Rabu (3/2) Komisi VIII DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Tangerang membahas mengenai pembangunan asrama haji di Kota Tangerang.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan pembangunan asrama haji di Kota Tangerang, Banten segera dilaksanakan dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2023.
"Kita minta tahun ini dilakukan penentuan lahan dan tahun depan dilaksanakan pembangunan sehingga tahun 2023 bisa terealisasi dan digunakan masyarakat untuk asrama haji dan umroh," katanya.
Kemudian Komisi VIII DPR juga mendorong kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah untuk segera mengirim surat kepada kementerian terkait jika ada aset yang terpakai dalam pembangunan asrama haji.
Setelah proses itu selesai maka Pemkot Tangerang bisa melakukan koordinasi dengan DPRD agar proses penyerahan lahan tersebut berjalan lancar. "Tahun ini kita targetkan urusan lahan selesai bersama dengan grand desain," demikian Selly Andriany Gantina.
Selain itu DPR RI juga akan menunggu surat tembusan dari Pemkot tangerang yang disampaikan kepada Kemenag mengenai pembangunan ini. Agar nantinya DPR RI komisi VIII membuat Panitia Kerja (Panja) sehingga evaluasi dan pengawasan dapat dilakukan.
"Kita akan sangat konsentrasi untuk merealisasikan pembangunan asrama haji ini. Apalagi selama ini warga Banten yang haji harus ke Pondok Gede. Jadi jika sudah ada maka akan terkonsentrasi dalam satu lokasi," katanya.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021