Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan diplomasi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi pandemi.
“Tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral,” kata Retno secara virtual, Kamis, saat menyampaikan pernyataan tentang kinerja diplomasi Indonesia selama satu tahun Kabinet Kerja Jokowi-Ma’ruf.
Baca juga: Airlangga: Tiga juta vaksin COVID-19 siap masuk RI akhir 2020
Menlu menjelaskan bahwa sejumlah komitmen penyediaan vaksin telah diperoleh Indonesia, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral, untuk tahun 2020 sampai 2021.
ANTARA mencatat, komitmen tersebut berasal dari tiga produsen vaksin asal China yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino serta dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab dan dengan perusahaan farmasi terkemuka Inggris, AstraZeneca.
Kesepakatan yang dimaksud mencakup pengadaan konsentrat vaksin, yang sebagian di antaranya masih dalam tahap uji klinis, dan pembelian vaksin COVID-19.
Pemerintah Indonesia memperkirakan sebanyak 9,1 juta vaksin akan tersedia hingga akhir 2020. Namun, kepastian waktu ketersediaannya bergantung pada izin penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan serta rekomendasi kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama.
“Sementara itu, detail pelaksanaan vaksinasi dan diskusi teknis terkait dengan vaksin dan hal terkait lainnya tentunya merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang memiliki otoritas di bidang tersebut,” tutur Retno.
Selain upaya membuka akses untuk pemenuhan kebutuhan vaksin dalam negeri, diplomasi Indonesia juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral.
Fasilitasi kerja sama antara PT Bio Farma (Persero) dengan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Wabah (CEPI) telah dilakukan, salah satunya untuk mewujudkan keinginan Bio Farma sebagai salah satu pengembang vaksin global. Visi ini didukung dengan hasil baik dari uji tuntas atau due diligence yang dilakukan oleh CEPI terhadap Bio Farma.
Guna menunjukkan dukungan terhadap pengembangan vaksin secara multilateral, Indonesia telah menyampaikan komitmen kontribusi kepada CEPI dan menjadi bagian dari Dewan Investor CEPI (CEPI Investors Council)---yang berarti Indonesia juga membantu penyediaan vaksin secara global.
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak saja memikirkan kepentingan nasionalnya saja, namun di saat yang sama selalu berusaha berkontribusi bagi dunia, termasuk hal terkait dengan vaksin.
Tidak hanya tentang vaksin, Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan 120 pihak, yang terdiri dari 11 negara, 12 organisasi internasional, dan 97 organisasi nonpemerintah guna merespons pandemi COVID-19.
Pada awal pandemi, diplomasi Indonesia difokuskan untuk memenuhi kebutuhan alat diagnostics dan therapeutics, antara lain kerja sama produksi bersama untuk melancarkan rantai pasok alat pelindung diri (APD) dan jubah operasi.
Khusus mengenai APD, para diplomat Indonesia juga mengawal langsung sertifikasi bahan baku APD buatan Indonesia sehingga memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604.
Melalui diplomasi, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan bahan baku obat terapi seperti hydroxichloroquine, hydroxichloroquine chloroquine phospate, oseltamivir phospate, dan pengadaan obat terapi avigan.
“Kemudian kerja sama alat diagnostic screening COVID-19 dengan menggunakan teknologi laser. Dan setidaknya terdapat pengadaan ventilator sebanyak 1.900 unit melalui dukungan dan fasilitasi internasional, serta masih banyak yang lainnya,” tutur Menlu Retno.
Di tingkat kawasan, diplomasi Indonesia mendorong pengembangan Prosedur Operasi Standar Darurat Kesehatan Masyarakat dan pembentukan COVID-19 ASEAN Response Fund untuk membantu negara-negara Asia Tenggara dalam mengatasi pandemi, termasuk pemenuhan ketersediaan alat medis dan obat-obatan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020