Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta segera menindak pengguna masker yang tidak sesuai ketentuan protokol kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), seperti dipakai di leher, dagu atau hanya digantung saja.
Menurut Kepala Satpol PP DKI Arifin di Jakarta, Jumat, selama ini fokus pihaknya adalah pada penindakan kepada mereka (warga) yang tidak membawa masker saja.
Pada PSBB Transisi yang diperpanjang untuk keempat kalinya ini selain tidak membawa masker, warga yang membawa masker tapi tak dipakai atau ada di saku dan di-dashboard mobil juga akan ditindak.
"Ketiga orang pakai masker tapi gak benar; ada yang di leher, ada yang di dagu dan ada yang digantung saja," kata Arifin.
Tiga pelanggaran tersebut, kata Arifin, dipastikan akan dikenakan penindakan oleh Satpol PP DKI agar masyarakat mengerti.
"Kalau protes mengatakan mereka membawa masker atau pakai masker, tapi kan pakainya ga benar. Maksud dan tujuan dari protokol itu kan supaya kita tidak tertular," katanya.
Seorang warga yang terjaring razia penindakan pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Satpol PP menjalani hukuman dengan cara membersihkan sampah di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan sanksi sosial terhadap pelanggar PSBB yaitu dengan memakaikan rompi bertuliskan pelanggar PSBB saat mereka membersihkan fasilitas umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
"Sekarang kalau kemudian pakai maskernya tidak benar, tertular gak? Maskernya taruh di leher ya tertular. Kalau di jidat ya tertular. Gak ada manfaatnya," katanya.
Karena itu, Satpol PP akan melakukan penindakan, bahkan sampai masuk ke daerah-daerah permukiman.
"Karena di tempat-tempat umum sekarang lebih baik. Misal di mall, Anda pakai masker karena dijaga, Anda naik MRT pakai masker, artinya di tempat-tempat itu bisa kok disiplin," kata dia.
"Sekarang kan masker ada penilaian, ada alat ukur, pengelola pasar lebih meningkatkan pengelolaannya," kata Arifin.
Berdasarkan data dari Satpol PP DKI Jakarta, hingga Kamis (13/8), pelanggar yang dikenakan teguran tertulis sebanyak 646, pelanggar yang dikenakan denda sebanyak 10.532; pelanggar yang disegel sebanyak 26 dan yang dikenakan kerja sosial sebanyak 80.832.
Para pelanggar tersebut adalah pelanggaran kategori tempat/fasilitas umum, kegiatan sosial budaya dan perorangan. Adapun nilai denda transisi yang masuk hingga 13 Agustus 2020 yang masuk, yakni Rp3.176.910.000.
