Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, pelaksanakan pilkada serentak kali ini harus ketat dengan menerapkan protokol kesehatan, mengingat Pilkada ditengah pandemi COVID-19 merupakan tantangan yang sangat besar, karena belum pernah terjadi sebelumnya. 

"KPU sudah melakukan rapid tes untuk 2.300 anggota KPPS, dan hasilnya 22 orang reaktif, yang reaktif ini dinonaktifkan sementara dan akan dilakukan karantina mandiri," kata Wakil Bupati Tanto Warsono Arban usai Webinar 'Kesiapan Daerah Melaksanakan Pilkada Serentak' bersama Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, di Pandeglang, Selasa.

Tanto mengatakan, saat ini pihak KPU Kabupaten Pandeglang terus melakukan tahapan untuk pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. 

Menurutnya, untuk proses swab dari 22 orang anggota KPPS yang hasil rapid tes-nya reaktif, prosesnya akan dibantu oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah.

"Kita semua kolaborasi untuk suksesnya pemilukada di tengah pandemi," kata Tanto.

Sementara Ketua Komisi dua DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai narasumber pada acara Webinar tersebut mengatakan, pemilu kali ini dalam kondisi pandemi tentu harus menggunakan protokol kesehatan. Hal ini, kata dia, telah disepakati bersama dan pihak DPR akan memberi dukungan penuh terhadap konsekuensi kondisi saat ini.

"Tentu akan ada penyesuaian, penambahan peralatan, hingga anggaranpun sudah di rekonsiliasi. Ini komitmen kami dengan menteri keuangan," katanya

Ia berharap pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini harus dapat memenuhi dua fungsi yaitu protokol kesehatan dan prinsip demokrasi. 

"Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu partisipasi pemilih, dan menekan tingkat kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat," katanya

Pewarta: Mulyana

Editor : Sambas


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020