Praktisi daur ulang sayangkan perdagangan sampah ilegal

Praktisi daur ulang sayangkan perdagangan sampah ilegal

Wakil Presiden Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) Adina R Adler berbicara dalam diskusi berjudul Plastics and Scrap: Trash or Valuable Commodity di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat @america di Jakarta, Jumat (5/7/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Presiden Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) Adina R Adler menyayangkan praktik perdagangan sampah ilegal, mengacu pada impor sampah yang masuk ke Indonesia.

“Terkadang memang ada oknum yang tidak menghormati aturan, dan mengirim sampah mereka sehingga menimbulkan kecaman dari negara tujuan,” kata Adina dalam diskusi berjudul Plastics and Scrap: Trash or Valuable Commodity di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat @america di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perdagangan sampah ilegal disebabkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan di Indonesia maupun peraturan global tentang pergerakan material sisa (scrap) yang telah didaur ulang.

“Para oknum tersebut tidak mengerti bahwa ada perdagangan komoditas bekas yang luas dan sah,” ujar Adina.

Terdiri dari besi, non-besi, kertas, gelas, tekstil, dan karet---material sisa industri yang telah didaur ulang digunakan oleh industri di seluruh dunia sebagai bahan baku yang kompetitif, lebih ramah lingkungan, dan hemat energi.

Di AS sendiri, sekitar 130 juta metrik ton material sisa industri didaur ulang setiap tahun dan menghasilkan 13,2 miliar dolar AS pemasukan bagi negara.

Baca juga: Mengumpulkan sampah di atap dunia

Dengan 1.300 anggota di 41 negara, ISRI menyuplai komoditas daur ulang bagi 161 pasar di seluruh dunia berdasarkan data US Census Bureau.

Komoditas daur ulang tersebut, menurut Adina, telah diproses dengan teknologi canggih dengan spesifikasi tinggi sesuai permintaan konsumen.

Scrap itu dibeli, bukan dijual. Jadi tidak akan ada industri daur ulang kalau tidak ada permintaan dari konsumen,” tutur dia.

Sebagai pemasok komoditas daur ulang, anggota ISRI bertanggungjawab menyediakan bahan-bahan berkualitas.

Namun, kata Adina, perdagangan komoditas bekas tersebut harus didukung dengan penguatan regulasi dari negara yang bersangkutan untuk mengantisipasi praktik ekspor/impor sampah ilegal.

“Saya bisa katakan bahwa AS tidak mungkin membuang sampahnya ke negara lain karena tidak ada nilai ekonomi yang kami dapat dari praktik tersebut,” ujar Adina.

Baca juga: PBB peringati Hari Samudra di tengah laporan ancaman sampah plastik

Juni lalu, Indonesia telah mengirim kembali lima kontainer sampah ke AS untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi tempat pembuangan sampah negara-negara lain.

Menurut dokumen bea cukai, kontainer tersebut seharusnya mengangkut scrap untuk bahan baku kertas, namun di dalamnya juga ditemukan sampah plastik.

Saat ini, Indonesia dilaporkan tengah mengkaji sejumlah kontainer yang berada di pelabuhan Jakarta maupun Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Indonesia menjadi negara terbaru di Asia Tenggara yang mengembalikan sampah impor ke negara asalnya, setelah Malaysia dan Filipina yang terlebih dulu memberlakukan kebijakan yang sama.

Baca juga: ISRI: perdagangan limbah daur ulang berdasarkan permintaan

Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019