Koalisi Golongan Hutan tantang capres-cawapres lanjutkan moratorium

Koalisi Golongan Hutan tantang capres-cawapres lanjutkan moratorium

Ilustrasi. Foto udara kawasan Hutan Rawa Pematang Damar di Maro Sebo, Muarojambi, Jambi. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/pd).

Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Golongan Hutan yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat bidang lingkungan menantang calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) 2019 untuk melanjutkan moratorium perijinan baru hutan primer dan gambut.

Team Leader Human Right Defender dari Kemitraan Ririn Sefsani di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat, mengatakan dalam konteks moratorium perijinan hutan, pemerintah saat ini telah menetapkan kebijakan moratorium untuk perizinan baru di hutan primer dan lahan gambut berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 dan moratorium perkebunan kelapa sawit berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018.

“Kebijakan moratorium ini perlu dilanjutkan oleh pemerintahan terpilih dan diperkuat dengan penetapan target-target yang terukur, reformasi kebijakan perijinan dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup,” ujar dia. 

Plt Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia Nuly Nazlia mengatakan dilakukannya alih fungsi lahan dapat mengancam keberlangsungan hutan Indonesia dan ketahanan pangan, terutama dikaitkan dengan kebutuhan biodiesel yang nota bene bahan bakunya di Indonesia berasal dari kelapa sawit.

“Oleh karena itu, kami mendorong kedua pasangan capres-cawapres dan pemerintahan terpilih untuk memperhatikan standar keberlanjutan sebagai kerangka pengaman, dan melanjutkan kebijakan moratorium,” katanya. 

Program biodiesel, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan penghentian kebijakan moratorium demi alasan pemenuhan kebijakan mandatori. Jawaban dari kebutuhan lahan adalah peningkatan produktivitas dan perbaikan tata kelola. 

Sementara itu, Direktur Perkumpulan HuMa Dahniar mengatakan mengamui, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya angraria atau sumber daya alam, tidak hanya janji semata. Namun juga harus dilakukan political will yang kuat dari dua pasangan capres-cawapres. 

Golongan Hutan yang terdiri dari Walhi, Madani Berkelanjutan, Greenpeace Indonesia, Koaksi Indonesia, Kemitraan, HuMa, Change.org, Rekam Nusantara dan Econusa merupakan gabungan berbagai organisasi masyarakat bidang lingkungan kepada pemilih muda untuk ikut menginvestigasi kandidat capres-cawapres dan calon legislator dalam Pemilu 2019 tentang sikap dan posisinya terhadap deforestasi dan korupsi sumber daya alam. 

 Baca juga: Debat kedua jadi kesempatan menilai komitmen capres tuntaskan masalah lingkungan
Baca juga: Aktivis tak berharap banyak soal bahasan lingkungan dalam debat capres
Baca juga: Ubah budaya bertransportasi kaum urban dengan TDM

Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019