Kendala utama ke sana ongkos angkut yang sangat mahal. Biayanya besar sekali karena harus angkut dengan pesawat terbangTimika (ANTARA News) - Penyaluran bantuan sosial beras pra sejahtera ke Ilaga, Kabupaten Puncak dari Timika, Papua hingga kini masih terkendala lantaran ongkos carter pesawat terbang yang sangat mahal.
Kepala Kantor Seksi Logistik (Bulog) Timika, Sulaimi, Kamis mengatakan jajarannya baru mendistribusikan dua bulan jatah rastra Kabupaten Puncak yaitu alokasi Januari dan Februari 2018.
"Kendala utama ke sana yaitu ongkos angkut yang sangat mahal. Biayanya besar sekali karena harus angkut dengan pesawat terbang. Semua biaya pengangkutan rastra ditanggung penuh oleh Bulog," ucap Sulaimi.
Setiap bulan Kabupaten Puncak mendapat alokasi bansos rastra sebanyak 205.607 ton untuk kebutuhan 20.567 Keluarga Penerima Manfaat/KPM.
Alokasi rastra Kabupaten Puncak malah jauh lebih besar dari Kabupaten Mimika yang hanya 166.420 ton untuk melayani 16.642 KPM.
Sulaimi mengatakan sejak awal tahun ini tidak ada lagi biaya tebus rastra yang dulunya dikenakan biaya Rp1.600 per kilogram.
"Sekarang sudah jadi bansos, tidak perlu ada pengajuan dari pemerintah daerah. Tugas kami hanya menyalurkan kalau sudah ada alokasinya," jelas Sulaimi.
Adapun penyaluran bansos rastra di Kabupaten Mimika sudah memasuki triwulan dua 2018.
Dari 18 distrik (kecamatan) di Mimika, tinggal dua distrik yang belum merealisasikan penyaluran bansos rastra triwulan dua yaitu Agimuga dan Mimika Barat Jauh.
"Untuk penyaluran alokasi triwulan dua, belum semua distrik rampung. Yang sudah rampung baru Distrik Jita dan Kwamki Narama. Bahkan ada distrik yang belum tersalurkan bansos rastra triwulan dua yaitu Agimuga dan Mimika Barat Jauh," jelas Sulaimi.
Menurut dia, Bulog hanya menyalurkan bansos rastra hingga titik distribusi yang disepakati dengan pemerintah distrik setempat. Rata-rata titik distribusi rastra yaitu di ibu kota distrik bagi distrik-distrik wilayah pesisir dan pegunungan.
"Tugas kami hanya mengantar sampai di titik distribusi yang sudah kita sepakati. Kalau ternyata ada temuan di lapangan bahwa bansos rastra dijual oleh oknum, maka itu menjadi tanggung jawab aparat desa atau RT yang mengurus rastra tersebut," kata Sulaimi.
Baca juga: Bulog: realisasi rastra Papua-Papua Barat 98 persen
Baca juga: Penyaluran bansos beras sejahtera sudah 97 persen
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2018
