"Dan kita patut bersyukur tahun depan, Provinsi Bali, provinsi yang pertama yang semuanya nanti akan pegang yang namanya sertifikat," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana, Tabanan, Bali, Jumat.
Ia mengatakan, kesempatan penyerahan sertifikat untuk rakyat tersebut merupakan jumlah terbanyak dari yang ia bagikan sampai sejauh ini.
Pada kesempatan itu tercatat hadir sebanyak 8.916 penerima sertifikat dengan total sertifikat sebanyak 15.000 sertifikat dengan konfigurasi letak tanah di Kediri, Kerambitan, Marga, dan Pupuan.
"Pada pagi hari ini jumlah sertifikat yang diberikan dan yang hadir adalah yang terbanyak sepanjang saya memberikan ini sertifikat di daerah-daerah," kata Presiden disambut tepuk tangan ribuan masyarakat yang hadir.
Ia menyimpulkan masyarakat Bali banyak yang mempunyai lahan karena satu orang dalam program itu banyak yang menerima lebih dari satu sertifikat lahan.
"Sertifikat yang diberikan hari ini, 15 ribu, berarti yang hadir ada yang dapat 3 sertifikat, dua sertifikat, berarti masyarakat di sini kaya-kaya. Ya satu orang dapat 2 dapat 3, kaya-kaya," katanya yang kemudian memancing tawa hadirin.
Presiden pun memastikan siapa saja yang mendapatkan sertifikat lahan dengan meminta masyarakat yang hadir untuk bersama-sama mengangkat sertifikat yang baru diterimanya.
"Coba diangkat dulu sertifikatnya yang sudah dipegang, biar saya hitung, saya lihat betul bahwa sertifikat itu sudah diserahkan, sudah diterima bapak ibu saudara-saudara semuanya, diangkat dulu, mau saya hitung. 1,2,3,4,5,6...15.000, betul," kata Presiden dan seluruh yang hadir pun tertawa.
Presiden Jokowi mengatakan program sertifikat tanah untuk rakyat bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan waktu setidaknya sampai 2024 agar seluruh lahan di Indonesia bersertifikat.
Tahun lalu sebanyak 5,2 juta sertifikat tanah telah diterbitkan BPN, tahun ini ditargetkan 7 juta sertifikat bisa diterbitkan, dan berlanjut pada 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.
Indonesia memerlukan 126 juta sertifikat agar seluruh lahannya tersertifikasi dan bebas sengketa, dan sampai saat ini baru 51 juta sertifikat yang berhasil diterbitkan.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
