"Jadi tujuan roadmap ini adalah agar kita memperkuat market (pasar) dalam negeri dalam menghadapi persaingan apa saja termasuk era keterbukaan informasi perbankan se Asia Tenggara pada tahun 2020," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Lebih lanjut, Gatot menilai revitalisasi ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasalnya, dengan revitalisasi tersebut akan ada kerjasama yang tujuannya transfer of knowledge dari bank BUMN ke BPD sehingga ada pemahaman yang sama terkait perbankan.
"Akhirnya penyerapan dana di daerah juga menjadi lebih bagus dan pertumbuhan ekonomi di daerah lebih merata," ujarnya.
Dia mencontohkan kerjasama tersebut adalah ke depannya akan dalam bidang IT akan terintegrasi antara bank BUMN dan BPD, sehingga akan lebih efisien karena BPD tidak perlu investasi dalam bidang tersebut.
"Ini kan menjadi efisien, karena perlu diingat tantangan ke depan adalah efisiensi," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad meminta bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu merevitalisasi Bank Pembangunan Daerah, yang selama ini kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih minim.
"Kenapa bank BUMN ? karena mereka punya jaringan yang luas ke daerah, dan mereka bisa melakukan sinergi (dengan BPD)," kata Muliaman dalam Dialog Nasional "Meningkatkan Peran Sektor Keuangan dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah" di Jakarta, Senin (29/2).
Menurut Muliaman, peran BPD terhadap perekonomian daerah semakin menurun. Data terbaru, kata dia, menunjukkan pangsa pasar BPD terhadap pasar perbankan nasional hanya 9-10 persen.
Selain itu, ujarnya, BPD kerap kalah bersaing dengan bank-bank umum. Padahal, sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk intermediasi perbankan di daerah, BPD seharusnya unggul guna berkontribusi menyalurkan pembiayaan ke masyarakat.
"Salah satunya karena persaingan. Daya saing mereka harus diperbaiki," katanya.
Sementara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan, peran BPD juga harus ditingkatkan, terutama untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
"Keterbatasan modal di daerah akhirnya membuat sirkulasi manfaat ekonomi tdak berjalan," kata dia.
Marwan mengatakan, provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Papua, hanya mendapat saluran kredit sebesar 0,57 persen dari total kredit nasional pada 2015.
"Ini tidak adil, DKI Jakarta dapatnya 32,01 persen. Jauh sekali," ujarnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
