"Reshuffle merupakan hak preogratif presiden sehingga siapapun yang dipilih presiden nantinya itu hak beliau dan jangan dibuat seolah-olah pemerintahan di bawah tekanan," katanya kepada wartawan di Sukabumi, Sabtu.
Menurutnya, semua kinerja menteri pasti dipantau oleh Presiden RI, Joko Widodo, jika ada pembantunya di kabinet yang kerjanya kurang baik mungkin presiden menggantinya dengan orang yang cocok dan siap bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga tidak akan mencampuri isu reshuffle kabinet tersebut karena sepenuhnya hak presiden sehingga siapapun tidak bisa mengganggu gugat Presiden Jokowi.
Ia melanjutkan, siapun nantinya yang digeser atau diganti harus legowo dan yang penggantinya harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Maka dari itu, tidak perlu gaduh dengan isu reshuffle ini, karena presiden sudah pasti menginginkan pembantunya mempunya kinerja yang baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambah Zulkifli.
Ia mengatakan sebagai Ketua MPR RI, dirinya juga akan memantau seluruh kebijakan presiden dan memberikan masukan agar pelaksanaan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak rakyat.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga harus bisa melaksanakan seluruh janjinya saat kampanye dan pada 2016 ini adalah tahun di mana keberhasilan dan kekurangan pemerintah ternilai.
"Namun kami optimistis dengan kondisi politik yang kondsusif, maka kesejahteraan rakyat akan cepat tercapai," kata Ketua Umun PAN ini.
Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
