Surabaya (ANTARA News) - Graha Astranawa di Jalan Gayungsari Timur Surabaya yang selama ini menjadi kantor sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur pimpinan Drs H Choirul Anam (Cak Anam) dan kantor sekretariat DPW PKB Jatim pro-Gus Dur di Jalan Ketintang, Senin, tampak sama-sama tegang. Ketegangan di Graha Astranawa terlihat dari Halal Bi Halal pengurus DPP, ketua DPW PKB se-Indonesia, dan DPC PKB se-Jatim yang dijaga ketat sekitar 250 Satgas PKB dan dua truk aparat kepolisian di setiap ruas jalan menuju kantor sekretariat PKB pimpinan Cak Anam tersebut, guna mengantisipasi "serangan" simpatisan PKB pro-Gus Dur. "Kita ini hidup di negara hukum, masak Halal Bi Halal nggak boleh, Tuhan saja tidak melarang, masak manusia kok melarang," ujar Cak Anam sambil tersenyum di sela-sela acara Halal Bi Halal yang berlangsung secara tertutup itu. Dari jajaran DPP PKB yang tampak hadir antara lain Alwi Shihab (Sekjen Dewan Syuro DPP PKB), Cak Anam (ketua umum Dewan Tanfidz DPP PKB), Idham Cholid (Sekjen DPP PKB), Saleh Khaled (anggota FKB DPR RI), Gus Ubaidillah Faqih (salah satu ketua Dewan Tanfidz DPP PKB), dan pengurus dari 24 DPW se-Indonesia serta DPC se-Jatim. Namun, hingga pertemuan berakhir pada pukul 14.00 WIB acara berlangsung lancar dan tidak ada gangguan keamanan apa pun, kemudian ketua dari 24 DPW PKB se-Indonesia langsung naik bus untuk bersilaturrahmi dan berdialog dengan KH Abdullah Faqih (pengasuh Pesantren Langitan, Tuban). Ketika dikonfirmasi tentang pembicaraan dalam Halal Bi Halal itu, Sekjen Dewan Syuro DPP PKB Alwi Shihab menegaskan bahwa para ulama dan DPW PKB se-Indonesia telah menyetujui pembentukan partai baru, asalkan upaya hukum benar-benar sudah gagal. "Bila upaya hukum tak ada kemenangan, maka tak ada jalan lain untuk menampung aspirasi warga dengan mendirikan wadah baru yang sesuai dengan visi dan misi PKB yang benar," ungkap penasehat presiden untuk negara-negara kawasan Timur Tengah itu. Sementara itu, ketegangan yang sama juga terlihat di kantor sekretariat DPW PKB Jatim pro-Gus Dur di Jl. Ketintang, karena sekitar 100 aktivis Garda Bangsa dari beberapa daerah berkumpul di kantor sekretariat DPW PKB Jatim pimpinan H Imam Nahrawi SAg itu. "Hidup Gus Dur, hancurkan musuh Gus Dur," kata sebagian massa yang sebagian besar berasal dari Pasuruan itu. Mereka menemui pengurus Ketua DPW PKB Jatim pro-Gus Dur, H Imam Nahrawi, guna melakukan koordinasi untuk "menyerbu" Graha Astranawa yang dinilai sudah tak berhak memakai logo PKB, namun mereka terpaksa harus menunggu, karena Imam Nahrawi masih berbicara dengan staf Intelkam Polda Jatim. "Yang kami persoalkan sebenarnya tentang pemasangan atribut PKB, karena itu mereka ingin mencabutnya di Graha Astranawa, apalagi surat penetapan PN Jakarta Selatan untuk eksekusi bagi PKB pimpinan Cak Anam juga sudah turun pada tanggal 16 Oktober lalu," ujar Imam Nahrawi, didampingi ketua Garda Bangsa Jatim, A Arizal. Namun, katanya, pihaknya masih menyerahkan eksekusi atribut dan logo PKB itu kepada aparat kepolisian untuk sementara waktu. "Staf Intelkam berjanji untuk menemui Cak Anam agar mau mencabut secara sukarela dan kalau mereka tetap memasang, maka polisi akan bertindak," kilahnya. Ketika dikonfirmasi tentang adanya putusan eksekusi dari PN Jaksel, Cak Anam menyatakan pemakaian atribut dan logo PKB itu tak ada yang berhak melarang, karena proses hukum belum final. "Kalau (putusan hukum) sudah final, saya kira kami akan sadar dan tidak perlu diperintah akan mentaatinya, apalagi sekarang masih ada proses hukum di PTUN, PN Jaksel, dan PN Surabaya sendiri terkait gugatan kami dan gugatan mereka," ucapnya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006