Adanya sukarelawan surveilans berbasis masyarakat akan melakukan deteksi secara dini adanya ancaman-ancaman kesehatan sehingga bisa dilakukan penanganan responnya secara dini juga,Boyolali, Jateng (ANTARA) - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mendorong adanya sukarelawan surveilans berbasis masyarakat yang memberikan informasi secara dini bidang kesehatan karena dapat mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB).
"Adanya sukarelawan surveilans berbasis masyarakat akan melakukan deteksi secara dini adanya ancaman-ancaman kesehatan sehingga bisa dilakukan penanganan responnya secara dini juga," kata Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK, dr Nancy Dian Anggraeni, dalam acara Uji Petik Petunjuk Teknis Surveilans di Kantor Kelurahan Sisowdipuran Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu.
"Sehingga, ancaman penyakit jika dapat diketahui secara dini, mereka tidak berkembang menjadi KLB atau wabah. Hal ini, poin yang diharapkan dari tenaga Sukarelawan Surveilans Berbasis Masyarakat," tambahnya didampingi Ketua PMI Cabang Boyolali Sunarno.
Ia mengatakan uji petik sebenarnya kegiatan melakukan uji coba dari petunjuk teknis surveilans berbasis masyarakat. Jadi di Boyolali akan mengunjungi dua lokasi yakni Kelurahan Siswodipuran dan Desa Sumbung Cepogo.
Hal ini, diperlukan untuk mengetahui berapa jauh pemahaman dari sukarelawan yang akan menjadi pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat terkait bahan-bahan yang telah dipersiapkan Kementerian Kesehatan sebagai penyusun petunjuk teknisnya.
Namun, hal ini, sebenarnya kegiatan bersama beberapa kementerian yang memang nanti membutuhkan dukungan dari tenaga sukarelawan ada di masyarakat untuk bisa mendeteksi adanya penyakit-penyakit yang berpotensi menjadi KLB atau penyakit yang bisa menyebabkan wabah.
Hal tersebut kejadian bisa bermula terjadi pada hewan kemudian nanti penyakit itu, sukarelawan dapat mendeteksi yang ada untuk dilaporkan ke dinas terkait. Namun, bisa juga penyakit-penyakit terjadinya pada manusia. Nanti sukarelawan akan melaporkan ke petugas dinas terkait. Misal, petugas di Puskesmas terdekat.
Ia mengatakan mengapa hal tersebut diperlukan, karena dari pengalaman pandemi COVID-19 atau wabah PMK atau KLB lainnya di Indonesia itu, kejadian datang tiba-tiba sudah menjadi besar atau mewabah.
"Kita tidak mengetahui lebih awal. Padahal jika bisa mengetahui lebih awal dari informasi masyarakat atau dari tenaga sukarelawan itu, akan bisa cegah untuk tidak menjadi KLB atau wabah. Hal ini, tujuannya ada surveilans berbasis masyarakat," katanya.
Kemenko PMK kegiatan uji petik surveilans berbasis masyarakat tersebut mengkoordinasikan dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti Kesehatan, Pertanian, Lingkungan hidup, Dalam Negeri, Desa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini, untuk meningkatkan sensitifitas untuk mengetahui adanya ancaman. Sukarelawan masyarakat seperti tenaga intelejen khusus penyakit untuk respon lebih cepat.
Pihaknya memilih Kabupaten Boyolali sebagai contoh uji petik tersebut karena salah satu yang sudah melakukan surveilans berbasis masyarakat itu. Sukarelawan di Kelurahan Siswodipuran dibantu oleh PMI Cabang Boyolali sebagai percontohan yang didanai melalui PMI Internasional.
"Hal ini, terbukti laporan yang disampaikan melalui sukarelawan cepat masuk ke dinas terkait dan akurasi laporan cukup baik. Kami melihat dampak kegiatan sukarelawan mendukung untuk penyampaian informasi ancaman penyakit terutama cepat dan berjalan dengan baik," demikian Nancy Dian Anggraeni.
Baca juga: Satgas: 2,96 juta ekor hewan telah divaksin penyakit kuku mulut
Baca juga: Menkes: Surveilans terintegrasi modal negara hadapi krisis kesehatan
Baca juga: Cegah kuku mulut ternak, Mentan jalin kerja sama dengan BNPB
Baca juga: Ketum PB IDI sarankan surveilans aktif hadapi merebaknya DBD
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
