Malang (ANTARA News) - Sedikitnya 25 persen atau sekitar Rp1,8 miliar dari Rp7,1 miliar kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, macet. "Kredit yang dikucurkan kepada UMKM tersebut merupakan dana APBD Pemkab Malang 2002 dan 2003 yang disalurkan melalui Bank Jatim, namun sampai sekarang masih sekitar 25 persen yang belum kembali atau macet," kata Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Malang, Syakur Kullu, Rabu. Macetnya kredit bergulir itu telah menghambat percepatan program penyaluran kredit lanjutan bagi UMKM lainnya. Oleh karena itu, untuk mempercepat pemerataan penyaluran kredit tersebut, pada 2006 kembali dianggarkan Rp3,8 miliar dana segar dari APBD setempat dan APBN yang akan disalurkan kepada ribuan UMKM yang belum mendapatkan fasilitas kredit murah tersebut. Dana pinjaman untuk UMKM sebagai modal kerja secara individu diberikan maksimal Rp25 juta, kelompok Rp50 juta dan maksimal Rp100 juta. Hingga saat ini jumlah UMKM di Kab. Malang, menurut Syakur, lebih dari 32 ribu unit usaha, namun sekitar 10 ribu diantaranya belum terdaftar dan belum bisa memenuhi persyaratan mendapatkan kredit. Sementara sekitar 22 ribu UMKM yang terdaftar berhak mendapatkan kucuran kredit bergulir itu, walaupun harus bersabar menunggu giliran. Dari 22 ribu UMKM terdaftar, menurutnya, baru sekitar 8.000 yang sudah mendapatkan fasilitas kredit dimaksud dan lainnya masih harus menunggu antrian. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis dan Satgasda bentukan Bank Indonesia (BI) nanti, kalangan UMKM yang berada di kawasan terpencil pun diharapkan akan terjangkau oleh fasilitas itu. Dengan adanya bantuan petugas UPT dan Satgasda diharapkan mampu menggarap UMKM daerah pinggiran dan terpencil, baik mengenai cara memperoleh kredit bergulir maupun bidang usaha yang dikembangkan masing-masing UMKM. "Kami berharap petugas UPT dan Satgasda bentukan BI itu nantinya tidak hanya ditempatkan di perkotaan atau kawasan sekitar kampus saja, tetapi juga menjangkau pelosok pedesaan yang ada UMKM-nya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bisa lebih merata," tambahnya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006