Pembuatan buku pelaut dengan cara jemput bola, dengan demikian proses pelayanan dokumen kepelautan menjadi lebih mudah, cepat dan mengurangi antrean.
Semarang (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengapresiasi program Buku Pelaut Goes To Campus yang diinisiasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan, program tersebut bertujuan untuk mengakomodir dan mengurai kepadatan dalam proses pembuatan dokumen kepelautan dengan cara datang langsung ke sekolah-sekolah pelayaran.

"Pembuatan buku pelaut dengan cara jemput bola, dengan demikian proses pelayanan dokumen kepelautan menjadi lebih mudah, cepat dan mengurangi antrean," kata Arif Toha dalam keterangannya yang dipantau di Semarang, Sabtu.

Baca juga: Kemenhub siapkan sistem transportasi cerdas dan terintegrasi di IKN

Arif mengatakan, buku pelaut merupakan dokumen dan identitas resmi yang wajib dimiliki para pelaut yang akan bekerja di atas kapal.

Buku pelaut menjadi salah satu bukti dari kompetensi yang dimiliki pelaut, seperti diamanatkan Pasal 145 UU No17/2008 tentang pelayaran.

Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan di UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan layanan dan mengurangi biaya kepada pengguna jasa pelayanan.

“Pelaut memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian sebuah negara. Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut akan terus mendukung dan memfasilitasi pelayanan bagi pelaut Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Tol laut resmi beroperasi di Kepulauan Sula, Malut

Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, Ahmad Wahid mengatakan, permohonan pembuatan buku pelaut setiap tahun terus meningkat, terutama dari kalangan taruna sekolah pelayaran.

Oleh sebab itu, diperlukan terobosan untuk meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi antrean dan meminimalisir potensi pungutan liar.

"Salah satunya dengan sistem pelayanan online, sehingga tidak terjadi antrean. Ini juga sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai praktek pungutan liar oleh oknum-oknum di lingkungan perhubungan laut," kata Ahmad Wahid.

Ia mengatakan, pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sistem pelayanan secara daring sangat diperlukan agar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi penularan.

Ia menyebut, saat ini sebanyak 84 pelabuhan di Indonesia sudah terkoneksi pelayanan online.

Artinya para pelaut yang sudah habis masa berlakunya bisa melakukan perpanjangan pada pelabuhan-pelabuhan yang disinggahinya.

"Terobosan yang dilakukan KSOP Tanjung Emas, patut dicontoh. Ini adalah cara paling efektif dalam membantu para pelaut yang akan mengajukan dan memperpanjang buku pelaut," katanya.

Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas M. Tohir menjelaskan, dalam program yang dinamai Buku Pelaut Goes To Campus ini, semua taruna cukup melakukan pemberkasan dan administrasi melalui manajemen sekolah atau kampus masing masing.

Selanjutnya, berkas tersebut dikirimkan kepada pihak KSOP dan akan dilakukan verifikasi.

"Kami akan menyerahkan dokumen buku pelaut ke pihak kampus untuk langsung dibagikan ke siswa atau taruna masing masing," katanya.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022