Dengan konsep eco fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Lembaga Pembangunan Prancis (AFD) akan mengembangkan empat pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan atau eco fishing port di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Cilacap, Kendari, dan Bitung.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam Kick Off Meeting Appraisal Mission Proyek Eco Fishing Port di Jakarta, Kamis, mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ini merupakan salah satu program prioritas KKP.
Ia mengemukakan bahwa pendanaannya dilakukan melalui pinjaman dan atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi oleh AFD.
Baca juga: KKP perkirakan investasi sektor perikanan naik 4-5 persen di 2022
Proyek pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ini telah tercantum dalam Blue Book Bappenas 2020-2024 dan Green Book 2021/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020.
Selain itu, proyek tersebut termasuk salah satu substansi kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin pada Juni 2021.
Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Menteri Trenggono ke Prancis pada Oktober 2021.
“Dengan konsep eco fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan. Selain itu juga menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan, dan mutu guna menunjang kelancaran ekspor,” kata Zaini.
Baca juga: KKP terapkan penangkapan ikan terukur di Laut Arafura pada Maret
Sementara itu, Direktur AFD Jakarta Office Emmanuel Baudran menyampaikan eco fishing port tidak hanya semata-mata infrastruktur yang ditingkatkan, tetapi juga manajerial atau tata pengelolaanya, termasuk mutu ikan, dan pemasarannya sehingga dapat menjadi nilai tambah.
“Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan sebagai negara maritim yang memiliki visi untuk mewujudkan ekonomi biru. Sumber daya ikan perlu dikelola dengan baik agar terus berkelanjutan sejalan dengan percepatan ekonomi,” ujarnya.
Pertemuan kali ini merupakan tahap lanjutan untuk pembahasan hasil kajian yang telah lama dilakukan sejak 2014.
Dokumen kesiapan proyek termasuk di dalamnya rencana pembiayaan diharapkan dapat rampung agar penandatanganan loan agreement dapat dilaksanakan pada tahun 2022.
Sebelumnya terkait pelabuhan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP masih membutuhkan sekitar 450 syahbandar untuk bertugas di seluruh pelabuhan perikanan di Tanah Air.
"Jumlah SDM syahbandar di pelabuhan perikanan yang telah diangkat dan dikukuhkan sebesar 25 persen dari jumlah pelabuhan perikanan yang semestinya melaksanakan fungsi kesyahbandaran. Itu artinya KKP masih membutuhkan sekitar 450 orang syahbandar di pelabuhan perikanan," kata Trenggono dalam acara pengukuhan 34 syahbandar pelabuhan perikanan yang digelar di Jakarta, Selasa (28/12).
KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat jumlah pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia sebanyak 570 lokasi. Namun, SDM syahbandar di pelabuhan perikanan yang ada saat ini hanya berjumlah 113 orang dan ditempatkan pada 126 lokasi pelabuhan perikanan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
