KKP tidak bisa bekerja sendiriBatam (ANTARA) - Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam, Kepri, Achmad Farchanny Tri Adryanto mengatakan pihaknya membutuhkan alat PCR khusus SGTF (S-gene target failure) sebagai metode baru untuk mendeteksi varian COVID-19 Omicron.
"Kami harap pemerintah bisa mendukung diadakannya alat tersebut," katanya di Batam, Senin, saat menerima rombongan Komisi I DPRD Kepri yang meninjau standar pelayanan di KKP Batam.
Kendati begitu, Achmad memastikan pihaknya telah siap melaksanakan pelayanan terhadap WNI dan WNA yang melaksanakan perjalanan baik menuju dan ke luar negeri.
“Pada intinya kita siap, walaupun di lapangan ada beberapa kendala-kendala kecil, seperti belum tersedianya alat tes PCR Khusus itu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa prosedur karantina
kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional baik WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) di Kota Batam telah sesuai dengan aturan.
Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan saturasi oksigen, skrining penyelidikan epidemiologi, hingga dilakukannya pengambilan spesimen SWAB antigen untuk mengetahui hasilnya dan pengambilan spesimen SWAB PCR I yang dikirim ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam.
"Apabila WNI atau PMI terinfeksi akan langsung di karantina ke RSKI Pulau Galang Batam," ungkapnya.
Baca juga: Satgas: Kasus aktif COVID-19 di Kepri meningkat jadi 19 orang
Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan saturasi oksigen, skrining penyelidikan epidemiologi, hingga dilakukannya pengambilan spesimen SWAB antigen untuk mengetahui hasilnya dan pengambilan spesimen SWAB PCR I yang dikirim ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam.
"Apabila WNI atau PMI terinfeksi akan langsung di karantina ke RSKI Pulau Galang Batam," ungkapnya.
Baca juga: Satgas: Kasus aktif COVID-19 di Kepri meningkat jadi 19 orang
Baca juga: Kasus COVID-19 Babel bertambah 5 jadi 52.371 orang
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kepri Bobby Jayanto mengatakan perlu adanya koordinasi antara instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyebaran varian Omicron ini.
“Koordinasi ini perlu dilaksanakan karena KKP tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pencegahan penyebaran Omicron, di sana ada Imigrasi, TNI dan juga Polri," kata Bobby.
Bobby dan rombongan Komisi I datang langsung meninjau standar pelayanan di KKP Batam guna memantau kesiapan pelayanan pelaku perjalanan internasional di kantor tersebut.
Ia mengatakan bahwa peninjauan dan koordinasi ini sebagai salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron yang saat ini sedang merebak di Indonesia.
"Kendala-kendala yang kerap dihadapi petugas di lapangan dalam melaksanakan tugasnya, sudah kita tampung untuk ditindaklanjuti," kata Bobby.
Baca juga: Kepulangan PMI menambah deretan kasus baru COVID-19 di Kepri
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kepri Bobby Jayanto mengatakan perlu adanya koordinasi antara instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyebaran varian Omicron ini.
“Koordinasi ini perlu dilaksanakan karena KKP tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pencegahan penyebaran Omicron, di sana ada Imigrasi, TNI dan juga Polri," kata Bobby.
Bobby dan rombongan Komisi I datang langsung meninjau standar pelayanan di KKP Batam guna memantau kesiapan pelayanan pelaku perjalanan internasional di kantor tersebut.
Ia mengatakan bahwa peninjauan dan koordinasi ini sebagai salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron yang saat ini sedang merebak di Indonesia.
"Kendala-kendala yang kerap dihadapi petugas di lapangan dalam melaksanakan tugasnya, sudah kita tampung untuk ditindaklanjuti," kata Bobby.
Baca juga: Kepulangan PMI menambah deretan kasus baru COVID-19 di Kepri
Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
