Indonesia tak undang Myanmar dalam Bali Democracy Forum

Indonesia tak undang Myanmar dalam Bali Democracy Forum

"Media gathering" dengan para eselon I Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (6/12/2021). ANTARA/Yashinta Difa.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia tidak mengundang Myanmar dalam Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2021, karena negara itu dipandang belum memiliki pemerintahan definitif sejak kudeta militer Februari lalu.

“Myanmar tidak diundang karena sekarang ada ketidakjelasan siapa yang bisa diundang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam media gathering di Jakarta, Senin.

Selain Myanmar, Indonesia juga tidak mengundang Sudan yang juga menghadapi krisis sejak pemerintahan sipilnya digulingkan oleh militer.

Sebelumnya dalam pemaparan pekan lalu mengenai penyelenggaraan BDF ke-14, Faizasyah menjelaskan bahwa forum tersebut ditujukan untuk membahas demokrasi di kawasan Asia Pasifik di mana negara-negara dapat membagikan pengalaman terbaik mereka dalam menjalankan demokrasi di tengah berbagai tantangan yang ada.

Baca juga: BDF diharapkan perkuat praktik demokrasi di negara-negara Asia Pasifik

Di bawah tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, forum tersebut akan menyoroti tiga isu utama dampak pandemi COVID-19 yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan inklusivitas.

Sejumlah menteri luar negeri di antaranya dari Prancis, Norwegia, Chile, dan China serta para ahli akan berbicara mengenai isu-isu yang diangkat dalam BDF ke-14 yang rencananya dihadiri oleh 46 perwakilan negara dan organisasi internasional.

“Karena sifatnya yang inklusif, BDF memberikan kesempatan bagi semua negara di kawasan untuk berpartisipasi, termasuk negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter yang tidak berdemokrasi, tetapi kita berharap ada nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut bisa diambil sebagai pembelajaran,” tutur Faizasyah.

Penyelenggaraan BDF tahun ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan atau policy recommendation tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik bisa mengatasi krisis pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan sistem demokrasi yang telah mereka pilih.

“Bagaimana proses negara-negara dalam mengatasi pandemi COVID-19, mereka bisa mencari titik keseimbangan antara pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, memberikan pelayanan inklusif, dan mendukung kesetaraan tetap berjalan baik—ini yang ingin kita dengarkan (dalam BDF tahun ini),” kata Faizasyah.

Baca juga: Hampir 100 negara optimis demokrasi sistem terbaik hadapi pandemi
Baca juga: Menlu RI tegaskan penanganan pandemi tidak lemahkan demokrasi

 

Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2021