Tekfin diharapkan mampu perluas akses pendanaan usaha masyarakat

Tekfin diharapkan mampu perluas akses pendanaan usaha masyarakat

Ilustrasi - Pelaku industri layanan fintech. ANTARA/Shutterstock/am.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ronny Wijaya mengatakan layanan teknologi finansial (tekfin / fintech) diharapkan mampu memperluas akses pendanaan untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masyarakat.

"Banyak segmen market yang belum terlayanani oleh jasa keuangan. Kita telah memasuki fase pemulihan COVID-19, dan kita tahu banyak kebutuhan market untuk pendanaan, membesarkan bisnis mereka dan kebutuhannya," kata Ronny dalam diskusi daring, ditulis pada Sabtu.

"Fintek adalah institusi yang mudah beradaptasi, penggunaan teknologi kita tinggi dan mendalam untuk mengenali masyarakat yang kita layani. Ini memegang peran penting untukk mempermudah jalan kita ke pemulihan ekonomi Indonesia di 2022 ini," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, pria yang juga merupakan Direktur Utama Indodana itu mengatakan, peran ini tidak hanya dipegang oleh perusahaan tekfin, tapi juga semua pelaku di ekosistem pasar dan keuangan digital Indonesia.

Baca juga: Cermati hal ini sebelum bertransaksi dan ajukan pinjol

Sehingga, menurutnya, kolaborasi antarpihak sangat penting, baik untuk pendanaan, pengalaman berjualan UMKM, dan pengalaman berbelanja konsumen di ruang digital.

"Ini suatu ekosistem yang banyak komponen yang harus bergerak bersama untuk mewujudkan sesuatu. Diskusinya (kolaborasi tekfin dan e-commerce) juga sudah ada di kalangan regulator, sehingga regulasi masing-masing lembaga pasti beri konsiderasi antara kolaborasi fintech dan e-commerce, karena ini penting banget sebagai jembatan untuk majukan ekonomi digital," papar Ronny.

"Saya percaya kapasitas mereka untuk membuat regulasi terbaik di tiap lembaga agar semuanya dapat bekerja dengan optimal," imbuhnya.

Sependapat, Wakil Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (iDEA) Budi Primawan mengatakan kolaborasi merupakan satu bagian tak terpisahkan dari ekosistem ekonomi digital Indonesia. Adapun komponen di dalamnya antara lain marketplace atau e-commerce, sistem dan platform pembayaran digital, dan logistik.

"Ini adalah satu ekosistem yang tidak terpisahkan. Kolaborasi ini bukan sekadar kolaborasi, tapi satu jalur user experience pada saat ia berbelanja. Selain regulator, kita juga banyak diskusi ke depannya, peta jalannya seperti apa, dan ekonomi digital ini ingin kita kembangkan seperti apa," kata Budi.

Ia menambahkan, hal tersebut juga perlu didukung dengan talenta digital yang mumpuni, "Sistem yang baik, pasar yang besar, kalau talent-nya baik dan mumpuni, maka akan mengantar kita ke sana."

Senior Lead Public Policy and Government Relations Tokopedia Kevin Tiganna Tarigan menambahkan, "Penting juga untuk mengajarkan ke pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam laksanakan kegiatan usahanya. Bantu regulator untuk menjalankan ini, karena ini adalah sebuah usaha bersama untuk ciptakan layanan keuangan yang terjamin."

Baca juga: Literasi digital penting bagi perlindungan konsumen belanja daring

Baca juga: Pemerintahan kolaboratif diharapkan dorong ekosistem ekonomi digital

Baca juga: Asosiasi berencana bentuk satgas atasi pinjol ilegal
Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2021