BKKBN: Pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia belum optimal

BKKBN: Pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia belum optimal

Tangkapan layar Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Eni Gustina dalam webinar Perencanaan Kehamilan dan Keluarga Berkualitas untuk Pemenuhan Hak Ibu dan Anak yang diikuti di Jakarta, Selasa (16/11/2021). (ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Eni Gustina mengatakan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia dapat dikatakan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

“Sampai dengan saat ini pelayanan kesehatan reproduksi belum terpenuhi secara optimal. Masih banyak ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan reproduksi,” kata Eni, dalam webinar "Perencanaan Kehamilan dan Keluarga Berkualitas untuk Pemenuhan Hak Ibu dan Anak" yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan meskipun jumlah fasilitas kesehatan terus bertambah, pelayanan kesehatan yang belum berjalan secara maksimal membuat masyarakat, khususnya perempuan di Indonesia, masih banyak yang belum mengetahui hal-hal terkait hak kesehatan reproduksi.

Akibatnya, angka kematian ibu terus mengalami peningkatan karena adanya pendarahan saat melahirkan dan terkena penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus (kencing manis) dan serangan jantung.

Menurut Eni, rencana yang tepat guna mencegah angka kematian pada ibu semakin meningkat adalah dengan memfasilitasi para bidan lewat berbagai macam pelatihan untuk membantu ibu dan calon ibu mendapatkan pengetahuan, informasi, bahkan bimbingan konseling terkait kesehatan reproduksi, termasuk juga pemakaian alat kontrasepsi.

Sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dia mengatakan tugas bidan dapat dilaksanakan secara bersama-sama maupun individu secara tanggung jawab dan akuntabel.

Hal itu terbukti dengan terdapat kurang lebih 463.000 bidan telah tersebar luas di seluruh Nusantara, dengan 38,5 persen bidan di antaranya telah menjadi sumber pelayanan program Keluarga Berencana (KB).

“Di sini kita membutuhkan pelatihan-pelatihan kepada para bidan untuk diberikan penambahan pengetahuan terkait dengan tidak hanya kontrasepsi, tapi juga sampai dengan kesehatan reproduksi secara komprehensif,” tegas Eni.

Melalui bidan sebagai penyuluh, pembimbing dan penggerak, masyarakat juga bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, sekaligus membantu pihaknya untuk menjalankan program Bangga Kencana, khususnya dalam memerangi permasalahan ketengkesan (kekerdilan).

Eni berharap, banyaknya bidan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam mendekatkan program KB, sekaligus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kalau berdasarkan data tadi, hampir seimbang antara pendarahan dengan faktor penyakit tidak menular. Jadi ini merupakan pemikiran kita untuk membangun sebuah pola hidup sehat kepada masyarakat, khususnya kepada ibu hamil,” ujar dia.
Pewarta : Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021