Polri rumuskan pola pengamanan terbaik di Papua bersama TNI

Polri rumuskan pola pengamanan terbaik di Papua bersama TNI

Ilustrasi sejumlah prajurit TNI dan Polri melaksanakan apel kesiapan pasukan pengamanan pembukaan Peparnas XVI Papua di Jayapura, Papua, Jumat (5/11/2021). Sebanyak 1.400 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pembukaan Peparnas XVI Papua yang dijadwalkan dibuka Wapres RI Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/app/hp.

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera merumuskan pola pengamanan terbaik bersama TNI untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papau.

Menurut Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Pol. Imam Sugianto, pola pengamanan akan dirumuksan bersama TNI pada bulan Desember 2021.

"Kami akan koordinasi lanjut nanti dengan TNI untuk susun pola yang terbaik selesaikan (masalah di) Papua," kata Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Imam menjelaskan bahwa saat ini di Papua sudah ada Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi melibatkan personel TNI dan anggota Polri yang bertugas melakukan pengamanan di Bumi Cendrawasih.

Namun, kata Imam, masa operasi Satgas Operasi Nemangkawi akan berakhir Desember 2021. Meski demikian, masa operasi tersebut akan diperpanjang 3 bulan ke depan.

Imam mengklaim Operasi Nemangkawi akan memiliki pola penanganan yang baru di awal Januari 2022 saat masa operasi satgas diperpanjang.

"Mulai awal Januari 2022, kami akan menyusun operasi baru. Tentunya dengan pola yang akan kami rumuskan pada bulan Desember nanti bersama TNI," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan bahwa calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ingin menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Hal itu, kata dia, terungkap saat Jenderal Andika menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI dalam uji kelayakan di Komisi I DPR RI.

"Apa yang akan dilakukan untuk memberikan perubahan persepsi terhadap Indonesia dari masalah-masalah yang selama ini menyangkut Papua, seolah-olah Indonesia ada pada posisi salah. Rupanya bukan kekuatan militeristik yang akan diturunkan, melainkan ingin mengedepankan diplomasi militer," kata Abdul Kharis dalam Empat Pilar MPR RI dengan tema Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI, Senin (8/11).

Jenderal Andika, kata Abdul Kharis, menyatakan bahwa tidak pernah menganggap seluruh warga negara Indonesia sebagai "musuh".

Abdul Kharis menceritakan bahwa Jenderal Andika tidak mungkin menganggap "musuh" kalau mau menyelesaikan persoalan di Papua secara pertemanan untuk mengurangi distorsi dan tindakan.

Ia merasa senang dengan pernyataan dan komitmen Jenderal Andika tersebut dalam menyelesaikan persoalan di Papua dengan pendekatan humanis.

"Pertaanyaan saya apakah Bapak akan terapkan pada semua potensi kerusuhan atau potensi yang buat kerusuhan? (Jenderal Andika menjawab) 'ya, saya harus adil terhadap semua'. Hal itu yang saya catat dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI puji kinerja prajurit amankan PON Papua

Baca juga: Panglima TNI minta prajurit maksimal bantu pengamanan PON XX Papua

Pewarta : Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021