KPPPA jelaskan pentingnya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

KPPPA jelaskan pentingnya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

Paparan dalam workshop bertajuk "Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Desa Inklusif", di Jakarta, Selasa (26/10/2021). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin mengatakan konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sangat penting dikembangkan karena diskriminasi gender masih banyak terjadi.

"Diskriminasi gender masih banyak terjadi di desa maupun di kota, di rumah, tempat kerja dan di ruang publik," kata Lenny dalam workshop daring bertajuk "Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Desa Inklusif" yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, diskriminasi gender beragam bentuknya mulai dari stereotype, marjinalisasi, subordinasi, beban ganda dan kekerasan.

"Kami mencatat baru enam persen desa yang sudah memenuhi standar DRPPA di seluruh Indonesia," katanya.

Dalam membangun desa, menurut dia, perempuan harus memiliki akses yang setara dengan laki-laki sebagai mitra.

Baca juga: KPPPA: DRPPA Papua perlu dukungan banyak pihak peduli perempuan-anak
Baca juga: Papua jadi percontohan pembentukan desa ramah perempuan-peduli anak

Perempuan juga semestinya ikut menentukan atau mengontrol keputusan di pemerintah desa.

"Perempuan dapat ikut musrenbang desa. Selain itu perempuan mendapat manfaat dari pembangunan desa," katanya.

Pihaknya pun mengajak seluruh perempuan di Indonesia agar terlibat dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Lenny menambahkan berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, kesenjangan gender masih terjadi hingga kini.

Baca juga: KPPPA targetkan 142 desa ramah perempuan dan peduli anak hingga 2022
Baca juga: Desa RPPA contoh pembangunan berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak


Secara garis besar, kesenjangan perempuan dan laki-laki terjadi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pihaknya mencatat, pada tahun 2020, hanya 11 provinsi yang angka IPM-nya di atas angka nasional. Sementara 23 provinsi, IPM-nya masih di bawah angka nasional.

Begitu pun dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kesenjangan capaian laki-laki dan perempuan yang paling menonjol yakni rata-rata pengeluaran per kapita.

"Perempuan Rp9,2 juta per tahun, sedangkan laki-laki Rp15,8 juta per tahun," katanya.

Baca juga: Kisah belajar kesetaraan gender dari Desa Penglipuran, Bali
Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021