Survei SMRC: 78 persen masyarakat tidak inginkan amendemen UUD 1945

Survei SMRC: 78 persen masyarakat tidak inginkan amendemen UUD 1945

Tangkapan layar Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas saat mempresentasi hasil survei opini publik bertajuk 'Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945' secara daring, di Jakarta, Jumat (14/10/2021). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan sebanyak 78 persen rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan hal itu saat mempresentasikan hasil survei opini publik bertajuk 'Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen UUD 1945' secara daring, di Jakarta, Jumat.

Abbas mengatakan ditemukan bahwa mayoritas warga (66 persen) menilai UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apa pun bagi Indonesia yang lebih baik.

Menurut dia, ada 12 persen yang menilai bahwa walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik sehingga total ada 78 persen.

Baca juga: Fraksi Partai NasDem: Alasan amendemen UUD harus datang dari rakyat

"Dua sikap ini menunjukkan bahwa publik tidak ingin ada perubahan atau amendemen pada UUD 1945 atau Konstitusi Republik Indonesia," kata Abbas dalam siaran persnya.

Sementara dukungan atas amendemen datang dari minoritas warga.

"Hanya ada 11 persen yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus, dan ada 4 persen yang menilai UUD 1945 sebagian besar harus diubah. Masih ada 7 persen yang menjawab tidak tahu," ucap Abbas.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD harus melewati kajian mendalam

Sikap publik yang tidak menghendaki adanya Amendemen UUD ini, kata dia, terlihat dominan pada setiap massa pemilih partai maupun pemilih Capres 2019. Demikian pula pada setiap lapisan demografi.

"Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, massa pemilih Capres 2019 yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan seluruh lapisan demografi tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945," jelas Abbas.

Survei opini publik ini digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung.

Baca juga: LaNyalla: Amendemen konstitusi cara wujudkan keadilan sosial

Sampel sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021