Menaker minta optimalkan transformasi BLK untuk tekan angka kemiskinan

Menaker minta optimalkan transformasi BLK untuk tekan angka kemiskinan

Menaker Ida Fauziyah dalam rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Ambon, Maluku, Rabu (13/10/2021). ANTARA/HO-Kemnaker.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta agar balai latihan kerja (BLK) terus mengoptimalkan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar demi meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah.

“Tadi saya dan beberapa jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mendampingi Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantor gubernur. Dalam rapat itu Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja dan kewirausahaan mandiri," kata Menaker Ida di sela penandatanganan nota kesepahaman dengan mitra pelatihan BLK Ambon di Maluku pada hari ini, menurut keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Menaker: Banyak lulusan program pemagangan jadi pengusaha dan pekerja

Ida menjelaskan untuk menyukseskan transformasi BLK, Kemnaker fokus melakukan agenda 6R, yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship atau hubungan.

Tidak hanya itu, Ida mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada tujuh provinsi prioritas termasuk Maluku.

Kemnaker juga menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan sinergi program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dalam rangka pengurangan pengangguran dan peningkatan perekonomian berbasis desa.

Sementara itu, terkait peningkatan kompetensi, Menaker menekankan agar BLK Ambon menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi hingga penempatan industri untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku.

Baca juga: Dorong inklusivitas ketenagakerjaan, Menaker terima penghargaan USAID

Baca juga: Menaker: SDM usia produktif harus disiapkan untuk Bonus Demografi

Untuk itu ia menyambut baik nota kesepahaman pihak industri dengan BLK Ambon. Menurutnya, langkah itu sangat dibutuhkan sebagai bentuk upaya dan sinergi dari BLK sebagai lembaga pelatihan dengan para pemangku kepentingan, dari kalangan pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri, dunia usaha, dan masyarakat.

"Upaya dan sinergitas inilah yang hendaknya didorong secara maksimal untuk memperoleh dampak positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun secara regional di wilayah Provinsi Maluku," kata Ida.

Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021