Kepala P2P LIPI sebut organisasi masyarakat sipil partner negara

Kepala P2P LIPI sebut organisasi masyarakat sipil partner negara

Tangkapan layar webinar dan diseminasi hasil riset "Penguatan Civil Society Organizations (CSOs) dalam Demokrasi Substantif di Indonesia" yang digelar The Prakarsa, Selasa (31/8/2021). ANTARA/Muhammad Jasuma Fadholi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Firman Noor mengatakan bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil (OSM) merupakan partner negara yang saling melengkapi meskipun harus menjaga jarak dengan kekuasaan.

"Eksistensi organisasi masyarakat sipil tidak berarti menjadi kompetitor untuk mengeliminasi negara, melainkan sebagai partner yang saling mengisi dan melengkapi," kata Firman dalam webinar dan diseminasi hasil riset "Penguatan Civil Society Organizations (CSOs) dalam Demokrasi Substantif di Indonesia" yang digelar The Prakarsa, Selasa.

Dia menyatakan bahwa hal itu bertujuan agar negara lebih responsif, inklusif, efektif, serta memiliki legitimasi di mata masyarakat. Meskipun di saat bersamaan, karakteristik mendasar yang dimiliki menuntut OSM harus secara konsisten menjaga jarak dengan kekuasaan dan negara.

Baca juga: Peneliti: Pendanaan jadi tantangan bagi organisasi masyarakat sipil

Firman menjelaskan bahwa karakteristik berjarak dengan kekuasaan yang diiringi dengan sifat otonom, kritis, taat hukum dan memiliki kesadaran politik untuk menghargai perbedaan juga menjadi kunci interaksi positif OSM dalam memperkuat demokrasi di sebuah negara.

Secara empiris di negara-negara yang demokrasinya kuat seperti di wilayah Skandinavia maupun Eropa Barat diramaikan dengan keberadaan OSM yang memiliki sejarah panjang dan memperkuat kualitas demokrasi, ujar dia.

Akan tetapi, Firman menyebut keberadaan organisasi masyarakat sipil tidak selalu memuaskan dan dalam kondisi tersebut OSM diistilahkan sebagai "bad civil society".

"'Bad civil society' menyebarkan ide-ide yang tidak sejalan dengan spirit demokrasi," kata Firman.

Dia menerangkan, "bad civil society" menyebarkan ide-ide intoleransi, rasisme, hingga mendukung ketidakadilan politik, hingga dalam tataran tertentu bermuara pada kekerasan.

Selain itu, Firman mengatakan OMS menjadi tidak memuaskan karena memiliki karakteristik "self-destruction" atau penghancuran diri karena terjadi persaingan dan friksi yang menyebabkan kelompok antidemokrasi, termasuk oligarki kekuasaan menjadi mapan.

Pengelolaan organisasi yang tak sejalan dengan semangat OMS juga dapat berkontribusi bagi keberadaannya menjadi tidak memuaskan dan konstruktif dalam ekosistem demokrasi, seperti dalam hal kepemimpinan.

"Kepemimpinan yang mengarahkan pada kondisi melenceng dari arah yang dimaksud, hingga posisi internal tata kelola OMS memiliki peran terkait kualitas dan performa OMS," terang Firman.

Baca juga: Pakar: Pertegas kedudukan DPD untuk hasilkan kebijakan komprehensif
Baca juga: Periset LIPI: Warga Sebesi kian tanggap bencana pascatsunami 2018
Baca juga: LIPI:Pelajari ingatan kolektif untuk kurangi risiko bencana
Pewarta : Muhammad Jasuma Fadholi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021