KKP: Dewan Pengawas BLU LPMUKP perlu kawal permodalan agar sentuh UMKM

KKP: Dewan Pengawas BLU LPMUKP perlu kawal permodalan agar sentuh UMKM

Sekjen KKP Antam Novambar. ANTARA/HO-KKP

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) dapat mengawal agar program permodalan betul-betul menyentuh UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Sekjen KKP Antam Novambar dalam acara pelantikan Dewan Pengawas BLULPMUKP di Jakarta, Rabu, mengutarakan harapannya agar Dewan Pengawas BLU LPMUKP dapat mengawal secara langsung pemberian pinjaman modal secara tepat sasaran dan menyentuh masyarakat kecil.

"Tolong betul-betul menyentuh pelaku usaha yang kecil-kecil. Selain untuk memajukan BLU, kami berharap BLU ini bisa menyentuh rakyat kecil, bisa meningkatkan taraf hidup mereka, saya berharap betul. Apalagi sekarang Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono ada program-program unggulan," kata Antam.

Pelantikan yang diselenggarakan di Kantor Pusat KKP itu menandakan bahwa untuk pertama kalinya, BLU LPMUKP memiliki Dewan Pengawas secara definitif.

Dengan adanya Dewan Pengawas, maka diharapkan pinjaman dari LPMUKP bisa mencapai yang terbaik, terjujur, dan terselektif.

Dewan Pengawas yang dilantik terdiri dari Tony Sumantri sebagai Ketua Dewan Pengawas, serta empat orang lainnya sebagai anggota yakni Cipto Hadi Prayitno, Ishartini, Wawan Sunarjo, dan Agus Hermanto.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPMUKP adalah untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan, terutama skala mikro, kecil dan menengah.

Pelantikan ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tetang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) untuk Tahun 2021-2026.

Sebelumnya, BLU LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mencapai target untuk menyalurkan pembiayaan permodalan bagi usaha sektor kelautan dan perikanan hingga Rp1,2 triliun pada akhir 2021.

"LPMUKP sudah memberikan persetujuan untuk penyaluran dari 2017 (BLU LPMUKP beroperasi memberikan pembiayaan sejak 10 November 2017) sampai sekarang, sudah Rp841,96 miliar," kata Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial dalam acara Bincang Bahari daring di Jakarta, akhir bulan lalu.

Syarif Syahrial mengungkapkan bahwa sampai akhir 2021, pihaknya menargetkan untuk penyaluran pembiayaan dana total hingga sebesar Rp1,2 triliun.

Berdasarkan data BLU LPMUKP, realisasi dari periode 2017 hingga saat ini itu terdiri atas penyaluran pembiayaan Rp248,67 miliar di sektor usaha penangkapan ikan, Rp394,9 miliar di perikanan budi daya, Rp169,85 miliar pengolah/pemasar hasil perikanan, Rp6,8 miliar di sektor usaha masyarakat pesisir lainnya, serta Rp21,72 miliar di sektor usaha garam rakyat.

Selain itu, disebutkan pula bahwa total penyaluran tersebut sudah tersalurkan ke 21.215 pemanfaat, yang terdiri atas 10.314 pemanfaat dari penangkapan ikan, 6.317 pemanfaat dari perikanan budi daya, 3.899 pemanfaat dari pengolah/pemasar hasil perikanan, 72 pemanfaat dari usaha masyarakat pesisir lainnya, serta 613 pemanfaat dari usaha garam rakyat.

Baca juga: Menteri Trenggono: Perkuat model penyaluran modal UMKM perikanan
Baca juga: Lembaga Pengelola Modal KKP siap salurkan Rp1,2 triliun akhir 2021
Baca juga: Menteri Trenggono ingatkan debitur program KKP disiplin bayar cicilan

 
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021