Guru Besar FEB UI: Bonus demografi bisa intervensi pembangunan manusia

Guru Besar FEB UI: Bonus demografi bisa intervensi pembangunan manusia

Webinar nasional dengan tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045: Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan” yang digelar oleh PEBS FEB UI. ANTARA/HO-Humas UI.

Depok (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Sri Moertiningsih Setyo Adioetomo, Ph.D menyampaikan bahwa peluang dari bonus demografi harus bisa dimanfaatkan untuk intervensi pembangunan manusia.

"Salah satu hal yang dapat dilakukan ialah dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sejak dini, yakni mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) atau sejak ibu hamil mengandung anaknya," kata Moertiningsih dalam keterangan tertulis yang diterima di Depok, Jawa Barat, Rabu.

Peneliti di Lembaga Demografi FEB UI itu mengatakan perkembangan kognitif pada anak dimulai ketika 1.000 HPK dimulai. Ibu yang sedang mengandung dapat menjaga pemenuhan gizinya dan menjaga pola hidup sehat dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok yang dapat mengganggu pertumbuhan janin.

Pandangan tersebut dikemukakan saat webinar nasional dengan tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045: Peningkatan Kualitas SDM dan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan”. Acara ini diselenggarakan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI bersama International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union).

Sementara Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UI Prof. Ascobat Gani mengatakan bahwa pembangunan SDM berkualitas dapat dilakukan dengan berfokus pada sistem kesehatan yang memerhatikan the current stock human capital (penduduk usia 0 – 20 tahun) dan the future stock human capital (penduduk usia 20 – 55 tahun).

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga mutu the current stock human capital, antara lain dengan menyediakan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, mengalokasikan pembiayaan promosi kesehatan lebih besar, redistribusi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari puskesmas ke klinik swasta agar puskesmas tetap dapat berfokus pada promotif preventif, serta menurunkan prevalensi merokok mengingat 60 persen penjualan rokok berasal dari masyarakat yang berada di kuintil pendapatan 1-3.

Narasumber lainnya Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Prof. Yayi S. Prabandari memaparkan bahwa strategi untuk perubahan perilaku dalam promosi kesehatan dapat dilakukan melalui informasi, pemasaran, insentif, restriksi, indoktrinasi dan peraturan yang dilakukan oleh individu, kelompok, faskes, sekolah, dan lainnya.

Untuk menghasilkan SDM berkualitas diperlukan perencanaan dan strategi promosi kesehatan yang komprehensif, kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan.

"Kita perlu bergandeng tangan dengan semua pihak dari berbagai bidang dan tidak hanya dari sisi kesehatan, karena persoalan kesehatan ini ditentukan oleh banyak sisi," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si mengatakan bahwa ia dan rekan lainnya di Komisi IX DPR selalu mengingatkan pemerintah mengenai gerakan masyarakat sehat atau GERMAS bukan hanya sekedar jargon, diperlukan breakdown lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.

"Ke depan, harus ada upaya-upaya terobosan termasuk juga kreativitas untuk terus melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran utamanya dalam konteks menjamin kesehatan bagi seluruh warga negara dan menjamin jaminan sosial bagi seluruh masyarakat," katanya.

Baca juga: Sumbar siapkan strategi sambut Bonus Demografi "Indonesia Emas"
Baca juga: BKKBN: Pencegahan stunting penting sambut bonus demografi
Baca juga: Hipmi sambut era bonus demografi dan revolusi industri 4.0
Pewarta : Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021