Ekonom apresiasi langkah Kemendikbudristek serap laptop dalam negeri

Ekonom apresiasi langkah Kemendikbudristek serap laptop dalam negeri

Tangkapan layar Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ina Primiana melakukan pemaparan dalam diskusi virtual, Selasa (27/7/2021). ANTARA/Sanya Dinda.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ina Primiana menilai langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang akan menjalankan program digitalisasi sekolah dengan laptop produksi dalam negeri telah sesuai dengan kebutuhan pelaku industri.

Menurut dia, kebijakan itu diperlukan, mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19, pelaku industri dalam negeri membutuhkan dukungan pemerintah termasuk dalam menyerap produk buatan lokal.

"Kebijakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh industri dalam negeri agar tidak selalu mengutamakan barang impor seperti yang selama ini terjadi,” kata Ina dalam CORE Mid-Year Review di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Menristekdikti Nadiem Makarim siap menggunakan produk dalam negeri untuk program digitalisasi sekolah dan akan mengirimkan 190 ribu laptop buatan lokal kepada 2.000 sekolah.

Baca juga: Nadiem: Program digitalisasi sekolah gunakan produk dalam negeri

Menurut Ina, pemerintah perlu memprioritaskan belanja untuk produk industri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Saat ini, sebanyak 7.512 produk dalam negeri sudah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen.

Selain menyerap produk dalam negeri, Ina juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempercepat substitusi barang impor dengan produk-produk dalam negeri.

"Ini dapat dilakukan menghemat belanja modal dan belanja barang pada industri dengan nilai impor tinggi, seperti industri mesin, kimia, logam, elektronik, dan makanan," kata perempuan yang juga Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran ini.

Lebih lanjut, Ina meminta pemerintah mengizinkan industri esensial untuk tetap berproduksi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

 Baca juga: Luhut: Belanja produk TIK dalam negeri capai Rp17 triliun pada 2024

Selain itu, izin operasi terutama untuk industri yang telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) bisa diawasi oleh Polisi dan Satpol PP.

"Dengan ini diharapkan industri esensial bisa tetap produksi dan terus tumbuh," katanya.

Pemerintah, lanjut dia, juga perlu memastikan oksigen tersedia baik untuk kesehatan masyarakat maupun kebutuhan industri. Selanjutnya, ia mengharapkan pemerintah meneruskan penyaluran insentif bagi industri yang terdampak COVID-19.

Baca juga: Kemenperin pacu produksi laptop domestik lewat Kebijakan TKDN

Baca juga: Kemendikbudristek libatkan siswa SMK dalam perakitan laptop PDN

Pewarta : Sanya Dinda Susanti/Satyagraha
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2021