Mengatasi rintangan usaha membangkitkan ribuan UMKM perikanan baru

Mengatasi rintangan usaha membangkitkan ribuan UMKM perikanan baru

Ilustrasi - Produk sektor kelautan dan perikanan. ANTARA/HO-KKP

Jakarta (ANTARA) - Pandemi saat ini adalah keniscayaan yang suka tidak suka harus diakui berdampak kepada berbagai aspek kehidupan umat manusia, bahkan termasuk pula dalam hal ekspor komoditas perikanan ke China.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Juni 2021 ini menyatakan telah menerima 20 kasus notifikasi dari otoritas China terkait produk ekspor perikanan dari Indonesia ke China yang terpapar COVID-19.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan telah mengadakan bilateral dengan GACC (General Administration of Customs of the People's Republic of China) untuk membahas hal itu.

KKP, menurut Menteri Trenggono, memastikan telah mengambil langkah-langkah terkait hal itu, termasuk melakukan inspeksi ke 14 Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Senada, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina juga menyatakan telah melakukan internal suspend terhadap 14 UPI eksportir produk perikanan dan meminta mereka untuk melakukan pengendalian paparan COVID-19 pada seluruh rantai kegiatan produksi hulu-hilir.

Rina mengaku, terdapat 10 negara yang melakukan protes terhadap tindakan Republik Rakyat China terkait impor produk perikanan melalui WTO.

Kendati demikian, Indonesia memilih pendekatan bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga produk perikanan Indonesia bisa tetap diekspor ke China.

Permasalahan terkait produk ekspor ke China itu sebenarnya merupakan salah satu dari berbagai rintangan usaha yang dapat timbul bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perikanan.

Hal tersebut karena UMKM didorong untuk dapat "naik kelas", sehingga berbagai produk mereka diharapkan tidak hanya beredar di dalam negeri tetapi juga dapat mendominasi pasaran mancanegara.

Wirausahawan baru

Apalagi, KKP juga menargetkan pertumbuhan hingga 1.290 wirausahawan baru di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mengatasi dampak pandemi terhadap kondisi perekonomian nasional.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Artati Widiarti memastikan bahwa KKP akan terus konsisten dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya pelaku UMKM di Tanah Air.

Dukungan tersebut di antaranya diwujudkan dalam pendampingan pelaku usaha, fasilitasi pembiayaan, manajemen usaha, legalisasi usaha, kemitraan usaha serta digitalisasi usaha. Selain itu, KKP juga telah menetapkan hingga sebanyak menetapkan sebanyak 11 UMKM dari berbagai daerah menjadi peserta program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro) tahun 2021.

Program Inbis Invapro yang dilaksanakan tiap tahun itu dirancang sebagai tempat konsultasi teknis dan manajemen usaha, coaching dan mentoring, pelatihan, magang dan proses penguatan dan pendampingan bagi peserta sehingga mampu menjadi UMKM kelautan perikanan yang inovatif, mandiri dan berdaya saing.

Dengan menjadi peserta Inbis Invapro KP, pelaku UMKM akan menerapkan inovasi-inovasi hasil perekayasaan BBP3KP (Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan) dan mengembangkan diversifikasi produk sehingga dapat menyediakan beragam olahan hasil perikanan bagi konsumen.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa konsumen semakin kritis kepada mutu produk perikanan, sehingga kelayakan dasar pengolahan (Good Manufacturing Practices/GMP) dan (Sanitation Standard Operating Procedure/SSOP) menjadi modal utama untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar.

Semua UMKM perikanan yang menjadi peserta Inbis Invapro akan didampingi selama dua tahun agar selanjutnya mereka diharapkan mandiri.

Kepala BBP3KP, Widya Rusyanto menyebut 87 UMKM dari 42 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi mendaftar di kegiatan Inbis Ivapro 2021. Dari jumlah tersebut, 66 UMKM dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti seleksi berikutnya.

Di tahap penyaringan wawancara, tim menilai komitmen, kompetensi, rencana bisnis dan pengembangan usaha calon peserta melalui kunjungan ke lokasi secara langsung maupun secara daring sehingga diputuskanlah 11 UMKM terpilih.

Ke-11 UMKM terpilih tersebut pun berasal dari berbagai daerah seperti Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kabupaten Pasuruan, Kota Palangkaraya, Kota Bontang, Kota Mataram dan Kota Bitung.

Sementara peserta potensial yang tidak terpilih tetapi memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembinaan secara intensif, Widya memastikan tim penilai Inbis Invapro KP merekomendasikan mereka sebagai UMKM binaan.

Pasar Laut

Cara lainnya yang ditunjukkan KKP untuk mendukung usaha perikanan adalah dengan membuka Galeri Pasar Laut Indonesia di tiga lokasi yaitu satu di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dua di rest area Tol Trans Jawa, yang juga sebagai bagian dari program untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia.

UMKM lain juga diharapkan dapat ikut mendaftar di #pasarlautindonesia agar bisa mendapatkan beragam manfaat. Sedangkan UMKM yang sudah terdaftar dapat dilihat di situs www.pasarlautindonesia.id.

Situs tersebut juga telah terkoneksi dengan Pameran Virtual #pasarlautindonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan November 2021.

Tidak hanya terkait digitalisasi yang vital bagi UMKM khususnya pada masa pandemi ini, dalam hal permodalan, KKP juga mendukung penuh UMKM.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan agar Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) dapat memperkuat model penyaluran termasuk untuk UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah menggelar rapat koordinasi bersama BLU LPMUKP, 23 Juni itu mengemukakan, model yang lebih baik bertujuan antara lain agar semakin cepatnya capaian penyaluran pinjaman modal secara transparan, terukur, meminimalisasi risiko pinjaman macet, serta memudahkan proses evaluasi dan monitoring secara berkala.

Selain itu, ujar dia, LPMUKP harus melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan unit eselon 1 KKP, di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).

Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial menyatakan, pihaknya sudah memberikan persetujuan untuk penyaluran sebesar Rp841,96 miliar dari 2017 (BLU LPMUKP beroperasi memberikan pembiayaan sejak 10 November 2017), dan ditargetkan sampai akhir 2021, penyaluran pembiayaan dana total hingga sebesar Rp1,2 triliun.

Berdasarkan data BLU LPMUKP, realisasi dari periode 2017 hingga saat ini itu terdiri atas penyaluran pembiayaan Rp248,67 miliar di sektor usaha penangkapan ikan, Rp394,9 miliar di perikanan budi daya, Rp169,85 miliar pengolah/pemasar hasil perikanan, Rp6,8 miliar di sektor usaha masyarakat pesisir lainnya, serta Rp21,72 miliar di sektor usaha garam rakyat.

Selain itu, disebutkan pula bahwa total penyaluran tersebut sudah tersalurkan ke 21.215 pemanfaat, yang terdiri atas 10.314 pemanfaat dari penangkapan ikan, 6.317 pemanfaat dari perikanan budi daya, 3.899 pemanfaat dari pengolah/pemasar hasil perikanan, 72 pemanfaat dari usaha masyarakat pesisir lainnya, serta 613 pemanfaat dari usaha garam rakyat.

Bila dirata-rata, setiap pemanfaat menerima pinjaman atau pembiayaan sebesar Rp39,68 juta.

Ia juga mengungkapkan bahwa anggapan bahwa pinjaman terhadap usaha sektor kelautan dan perikanan adalah berisiko tinggi adalah anggapan yang salah, karena dengan target NPL (pinjaman bermasalah) 5 persen, ternyata perhitungan secara kasar hanya 3 persen.

Dengan adanya dukungan dari permodalan, digitalisasi, pelatihan manajerial, keahlian teknis terkait mutu produk kelautan dan perikanan, maka diharapkan ke depannya akan muncul ribuan pelaku UMKM perikanan baru di Tanah Air, dengan produk yang menembus pasar global.

Baca juga: Pengamat: Target latih 1.290 wirausahawan baru, KKP harus sasar UMKM
Baca juga: KKP tetapkan 11 UMKM jadi peserta inkubasi bisnis Invapro tahun 2021
Baca juga: Menteri Trenggono: Perkuat model penyaluran modal UMKM perikanan

 
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021