Anggota DPR: Efektifkan anggaran digitalisasi data tunggal UMKM

Anggota DPR: Efektifkan anggaran digitalisasi data tunggal UMKM

Ilustrasi - Pelaku UMKM menawarkan kain tenun kepada pengunjung dalam acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 Eksotisme Lombok di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) The Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB, Rabu (3/3/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menginginkan agar usulan Kemenkop UKM terkait anggaran Rp600 miliar untuk digitalisasi UMKM berbasis data tunggal harus berjalan efektif dan mampu membangun interkoneksi berkelanjutan berbagai pihak terkait.

Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta, Selasa, menyebutkan untuk 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan anggaran Rp600 miliar untuk penyusunan basis data tunggal.

"Saat ini masih ada kesulitan pada penentuan jumlah pengusaha yang terkelompok berdasarkan jenis usahanya yang berada pada lokasi yang sama. Padahal jumlah UMKM per tahun 2020 berdasar data BPS sudah terekap sejumlah 64 juta usaha," katanya.

Menurut dia, meskipun angka jumlah UMKM itu telah terangkum, namun ketika hendak mengelompokkan data para pelaku UMKM memerlukan waktu yang sangat lama sehingga basis data tunggal ini sangat urgen atau sangat mendesak untuk segera dibentuk.

Hal tersebut, lanjutnya, antara lain untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan program dan memberikan bimbangan dan pelatihan serta pembinaan untuk pelaku UMKM.

"Di Kementerian Koperasi UKM per Februari 2021, Jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital baru mencapai 12 juta pelaku usaha. Padahal, pandemi Covid 19 menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yang lebih menyukai belanja secara online. Artinya baru 13 persen dari total 64 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan digitalisasi teknologi," katanya.

Baca juga: Menkop ungkap tantangan pacu UMKM masuk ekosistem digital

Untuk itu, ia menekankan agar pemerintah perlu bekerja keras untuk membangun ekosistem bagi pelaku UMKM menerapkan platform digital sehingga diharapkan semakin banyak pelaku UMKM di berbagai daerah yang menggunakan teknologi digital.

Nevi sangat berharap kepada pemerintah agar membina pelaku UMKM hingga mampu meningkatkan penjualan produk UMKM walaupun dalam masa pandemi ini.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan sejumlah tantangan untuk bisa terus mendorong UMKM masuk ekosistem digital.

Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 30 juta pelaku UMKM bisa terhubung ke ekosistem digital pada 2024 mendatang. Hingga Mei 2021 tercatat sudah ada 13,5 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital.

"Pemerintah menargetkan di 2024 ada 30 juta pelaku UMKM (go digital). Kita mau dorong usaha mikro kita supaya terhubung ke ekosistem digital. Tantangan tidak sedikit. Ada problem literasi digital," kata Menkop UKM Teten Masduki dalam Dialog KADIN dan Shopee Indonesia - UMKM Indonesia Menuju Pasar Global yang digelar secara virtual, Senin (14/6).

Baca juga: Menko Luhut minta percepat tambah BTS, pacu digitalisasi 30 juta UMKM

Menurut Teten Masduki, masalah literasi digital, khususnya bagi pelaku usaha mikro, saat ini bisa diselesaikan dengan keberadaan reseller.

Masalah lainnya, lanjut dia, yakni soal kapasitas produksi UMKM. Terlebih ketika mereka masuk ke platform yang besar, UMKM juga harus memperhatikan kapasitas produksi.

Teten Masduki menuturkan UMKM juga perlu memanfaatkan platform media sosial. Menurut dia, media sosial bisa menjadi fase sebelum UMKM masuk ke platform e-commerce besar.

Sejalan dengan itu, UMKM juga perlu memperhatikan kualitas dan daya saing produk. Menurut dia, produk UMKM nantinya tidak hanya akan menyasar pasar lokal tapi juga pasar global.

Baca juga: Kemenkominfo target 112 juta UMKM gunakan sistem digital

Baca juga: Peneliti: Segera bentuk basis data tunggal jangkau pengusaha mikro

Baca juga: Kemenko Perekonomian: Data pelaku UMKM harus diperbaiki
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021