Kepala Bappenas dan Menteri KP tinjau lokasi Ambon New Port

Kepala Bappenas dan Menteri KP tinjau lokasi Ambon New Port

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (ketiga kanan), Gubernur Maluku Murad Ismail (kedua kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono (kanan), mendengar penjelasan tentang rencana pembangunan Ambon New port, di pelabuhan feri Negeri Waai, Pulau Ambon, kabupaten Maluku Tengah, Kamis (17/6). (ANTARA/Jimmy Ayal)

Ambon (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono meninjau lokasi pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis petang.

Didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, kedua Menteri mendapatkan penjelasan dari Kadis Perhubungan Maluku Mohammad Malawat tentang perencanaan pembangunan Ambon New Port A di atas lahan seluas 200 hektare.

Letak lahan seluas 200 hektare itu bersebelahan dengan areal 700 hektare yang telah disiapkan Pemerintah provinsi Maluku untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi dan "fish market" sebagai bagian dari upaya pemerintah menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).

Pelabuhan Ambon baru akan menjadi pelabuhan terintegrasi di mana pembangunannya selain oleh pemerintah juga melibatkan pihak swasta.

Kepala Bappenas menilai lokasi untuk pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi perlu dikaji mendalam agar bisa diputuskan dalam waktu dekat, sehingga pembangunannya dapat segera dimulai dan rampung sesuai target tahun 2023.

Suharso juga meminta agar program itu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para pemilik tanah, dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembebasan lahannya dapat berjalan lancar dan tidak terkendala.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah), Gubernur Maluku Murad Ismail (kanan), mendengar penjelasan tentang rencana pembangunan Ambon New port, di pelabuhan feri Negeri Waai, Pulau Ambon, kabupaten Maluku Tengah, Kamis (17/6). (ANTARA/Jimmy Ayal)

"Sosialisasi kepada pemilik lahan harus dipercepat, sehingga pembebasan lahannya dapat dilakukan sesuai jadwal yakni September 2021," katanya.

Berdasarkan pengamatannya, Suharso Monoarfa menilai rencana "ground breaking" yang dijadwalkan November 2021 akan molor ke 2022.

"Dengan kondisi yang ada sudah pasti ground breakingnya akan mundur. Apapun alasannya pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi ini harus berjalan dan selesai tepat waktu sesuai harapan bapak Presiden yakni 2023," katanya.

Karena itu, Kepala Bappenas meminta agar "milestone" atau rangkaian pekerjaan pembangunan beserta "timeline" dapat segera diserahkan kepada dirinya, sehingga dapat dikaji dan diputuskan dengan benar.

"Saya yang penting milestone dan timeline-nya jelas, sehingga bisa diputuskan penganggarannya bersama dengan Menkeu dalam waktu dekat," katanya.

Sedangkan Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono, meminta agar penentuan lokasi pelabuhan Ambon New Port dapat diputuskan dengan benar dan sesuai dengan hasil kajian, terutama menyangkut kedalaman dan arus air laut.

"Lokasinya harus memperhitungkan arus dan gelombang, terutama saat musim ombak, mengingat kapal-kapal yang akan beroperasi di Ambon New Port ini berukuran besar," ujarnya.

Kepala Bappenas dan Menteri KP seharusnya juga meninjau lokasi terintegrasi New Prot B dan C dari arah laut dengan menggunakan MK Siwalima milik Pemprov Maluku, tetapi kemudian dibatalkan, karena kedua menteri harus berangkat.

Kepala Bappenas akan menuju Kota Tual dan Maluku Tenggara, Maluku, sedangkan Menteri KP Sakti Trenggono akan menuju Gorontalo untuk kunjungan kerjanya.

Baca juga: KSP berharap konstruksi Ambon New Port tuntas pada 2023
Baca juga: Dua menteri tinjau lokasi Ambon New Port dan pelabuhan terintergrasi
Baca juga: Peneliti: Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional mesti rangkul nelayan

 
Pewarta : Jimmy Ayal
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021