Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dapat mendorong pembangunan desa.

"Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan dapat mendorong pembangunan desa sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan," ujar Mendes PDTT, dalam Rakor DRPPA dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, ia mengajak para kepala desa untuk mulai menata desa agar berbagai persoalan perempuan dan anak bisa diselesaikan mulai dari level desa.

"Saya yakin kepala desa dan masyarakat desa mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi," katanya.

Ia menambahkan Program Dana Desa juga dapat memberikan ruang untuk menangani persoalan perempuan dan anak.

Kemendes PDTT, katanya, saat ini sedang fokus dengan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa untuk menghasilkan potret kondisi riil desa terhadap semua persoalan dan potensi yang dihadapi.

SDGs Desa, kata dia, memberikan perhatian seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan potensi yang dimiliki desa.

Hingga saat ini, menurut Halim Iskandar, data yang berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa (SID) sebanyak 38.533 desa, 25.571.830 kepala keluarga, dengan total warga mencapai 75 .429.368 orang.

"Ini menunjukkan sudah 65 persen warga desa yang terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal di desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen," kata Gus Menteri, demikian ia biasa disapa.

Dengan kondisi ini, lanjut dia, jika permasalahan desa selesai di tingkat desa, maka kita telah mendukung proses penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar 43 persen.

Gus Menteri optimistis akhir Juli mendatang proses pemuktahiran data berbasis SDGs Desa bakal tuntas. Dengan begitu, permasalahan desa akan mudah dipetakan dan dijawab dengan perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Hal ini, lanjut dia, akan membuat musyawarah desa (musdes) berdasarkan data, mulai dari perempuan, anak, kesehatan, kemiskinan dan pendidikan.

"Itulah makanya, kami terus memantau agar pemetaan dan pendataan berbasis SDGs Desa bisa dilaksanakan secara maksimal hingga perencanaan pembangunan sudah berbasis masalah," katanya.

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021