Program pengelolaan sumber daya Natuna perlu dirancang ulang

Program pengelolaan sumber daya Natuna perlu dirancang ulang

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan. ANTARA/HO-Dok Pribadi

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan bahwa program yang bertujuan memaksimalkan pengelolaan sumber daya Laut Natuna Utara perlu dirancang ulang dan lebih melibatkan warga setempat.

"Pemerintah perlu meredesain ulang strategi pembangunan di Natuna dengan kajian yang terpadu dan holistik," kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, program relokasi nelayan asal Pantura yang digaungkan pada  2020 dinilai mengalami kegagalan karena perairan Natuna dinilai tidak cocok dengan alat tangkap cantrang.

Baca juga: KKP tangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di Natuna Utara

Selain itu, Abdi juga mengingatkan ada faktor penolakan dan konflik dengan nelayan lokal di Natuna.

Senada, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim berpendapat bahwa program relokasi itu seharusnya tidak dipaksakan.

Abdul Halim menegaskan bahwa perlu memprioritaskan nelayan setempat serta peta jalan yang jelas untuk pengelolaan sumber daya laut di kawasan perairan Natuna.

"Sudah dimandatkan oleh UU Perikanan bahwa setiap pengelolaan SDI (Sumber Daya Ikan) berbasis WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) harus melibatkan nelayan setempat," ujarnya.

Baca juga: KKP: Jumlah kapal pengawas perikanan idealnya ada 78

Sebelumnya, KKP menyatakan belum terlalu optimalnya jumlah armada kapal penangkapan ikan dari Republik Indonesia di Laut Natuna Utara mengakibatkan banyak kapal ikan asing yang masuk ke kawasan perairan tersebut dan melakukan pencurian ikan.

"Kekosongan Laut Natuna yang menyebabkan kapal ikan asing menjadi banyak," kata Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Saksono, yang akrab dipanggil Ipunk, dalam acara Podcast PSDKP dengan topik mengenai pencurian ikan di Laut Natuna Utara di Jakarta, Rabu (5/5).

Untuk itu, ujar Ipunk, Presiden Joko Widodo menginginkan agar kekosongan tersebut dapat diisi, sehingga ada program relokasi nelayan ke Natuna.

Namun, lanjutnya, rencana tersebut ternyata masih mendapat resistensi dari nelayan setempat yang tidak sepakat dengan masuknya nelayan dari daerah lain, padahal perlu disadari bahwa lautan adalah elemen yang mempersatukan bangsa ini.
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021