Sekda Kabupaten Bogor lantik delapan pejabat fungsional

Sekda Kabupaten Bogor lantik delapan pejabat fungsional

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin saat melantik sejumlah pejabat fungsional di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/4/2021). (ANTARA/HO-Pemkab Bogor)

Cibinong, Bogor (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin melantik delapan pejabat fungsional lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Gedung Sekretariat Daerah (Setda), Cibinong, Bogor, Selasa.

Sejumlah pejabat yang diambil sumpahnya itu menempati jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan, fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, fungsional penilik, fungsional bidan, serta fungsional administrator kesehatan.

Menurut Burhan, keberadaan pejabat fungsional dinilai sebagai tenaga ahli yang profesional, sehingga berperan penting dalam membentuk birokrasi yang kaya fungsi, karena pejabat fungsional memiliki keterampilan spesifik dan keahlian khusus.

Baca juga: Vietnam angkat mantan pejabat keamanan negara sebagai PM baru
Baca juga: Wali Kota Jakarta Timur lantik 16 pejabat baru
Baca juga: Pejabat AS dan Filipina bahas aktivitas China di Laut China Selatan


Ia berharap, para pejabat fungsional dapat bekerja dan melayani masyarakat dengan efektif dan profesional.

“Semoga bisa laksanakan program pemerintah dengan inovatif untuk mendorong terwujudnya birokrasi pemerintahan yang gesit dan profesional dalam melayani masyarakat,” kata Burhan.

Ia mengatakan, pejabat fungsional administrator kesehatan dan pejabat fungsional bidan diperlukan karena merupakan garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Sementara, menurutnya pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa menjadi ujung tombak dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan tetap produktif membangun daerah.

Kemudian, pejabat fungsional penilik memiliki pekerjaan rumah (PR) di dunia pendidikan, terutama kaitannya dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pejabat penilik berperan penting dalam membangun kesiapan anak usia dini untuk memasuki pendidikan dasar.

Selanjutnya, ia berharap pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dapat memperkuat keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan fungsi Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021