Perlu kerja sama antarpemda atau minimal antarkoperasi nelayan di sejumlah daerah
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa sinergi pemda dan koperasi nelayan di berbagai daerah diperlukan untuk memperkuat kinerja pangan sektor perikanan.

"Perlu kerja sama antarpemda atau minimal antarkoperasi nelayan di sejumlah daerah," kata Abdul Halim di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dengan peningkatan sinergi tersebut maka pemda atau koperasi nelayan di wilayah pesisir dapat lebih lancar memperkuat distribusi pangan sektor kelautan dan perikanan.

Abdul Halim juga mengingatkan pentingnya bagi pemerintah untuk terus memberikan insentif yang tepat kepada keluarga nelayan kecil yang merasakan dampak langsung dari pandemi, terutama menjelang datangnya bulan puasa.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar seluruh cold storage atau gudang beku ikan di Indonesia menjalankan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam rangka menjaga harga ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti SRG merupakan langkah percepatan penyerapan produksi nelayan dan pembudidaya ikan dengan harga wajar.

Artati mengurai manfaat dari SRG di antaranya nelayan dan pembudidaya terlibat dalam stabilisasi harga serta mendapat modal pinjaman untuk kegiatan produksi dengan mengagunkan resi.

Disebutkan, sejak penerbitan resi gudang ikan pada 27 November 2020 hingga Februari 2021, telah terbit 8 lembar resi senilai Rp4,396 miliar. Artati menyebut angka tersebut berasal dari 191,97 ton ikan. Selain ikan, lanjutnya, SRG juga diimplementasikan untuk komoditas rumput laut dan telah diterbitkan 102 lembar resi senilai Rp88,289 miliar untuk 6.441 ton rumput laut.

"Sebagai tindak lanjut dari sinergi kegiatan dalam rangka implementasi SRG, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mendorong implementasi SRG ikan pada pengembangan di 3 WPP yakni 711, 715, 718 dan Maluku Lumbung Ikan Nasional untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," papar Artati.

Dari sisi kelembagaan pelaksanaan SRG, Kemendag dan KKP telah menyiapkan kelembagaannya diantaranya pengelola gudang (PG) SRG ikan yang terdiri dari PT. Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), dan Koperasi Perikanan.

Kemudian gudang SRG, terdiri dari 11 gudang beku PT. Perikanan Nusantara yang berlokasi di Bacan, Sorong, Ambon, Gorontalo, Benoa, Sidoarjo, Timika, Muara Baru, Talaud, Makassar dan Bitung. Selanjutnya 6 gudang beku Perum Perikanan Indonesia yang berlokasi di Brondong (2 gudang), Pati, Mayangan, Natuna dan Sangihe, 1 gudang beku yang dikelola Koperasi Perikanan Berkah Samudera di PPS Kendari.

Baca juga: KKP dorong peningkatan mutu ikan sarden di forum internasional
Baca juga: Pemerintah perlu tingkatkan konsumsi ikan di Pulau Jawa
Baca juga: Pengamat: Holding pangan bakal perbaiki kinerja BUMN perikanan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021