Mojokerto (ANTARA News) - Trauma pascakerusuhan pada 21 Mei 2010 terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto diperkirakan masih membekas.

Bahkan, sebagian dari 789.716 pemilih dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto sebelumnya diduga takut datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos pada 7 Juni 2010.

Hal itu diperkirakan terjadi di beberapa desa yang merupakan asal-usul dari massa yang memicu kerusuhan pada 21 Mei 2010 itu.

Namun, trauma yang diperkirakan banyak orang itu tidak terbukti, seperti pemilih di TPS asal dari perakit bom molotov pada kerusuhan itu.

Buktinya, TPS di daerah perakit bom molotov berinisial Muk yakni TPS 01 di Desa Sadar Tengah, Kecamatan Mojoanyar masih diikuti 60 persen pemilih.

"Pemilih sudah tidak terpengaruh, apalagi setelah `otak` kerusuhan tertangkap, sehingga 60 persen dari 541 pemilih sudah ke TPS sampai pukul 10.40 WIB," kata anggota Panwascam Mojoanyar, Rudianto.

Hal serupa juga terlihat pada sejumlah TPS di Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal dan Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar yang merupakan desa asal-usul dari massa yang terlibat dalam kerusuhan itu.

"Alhamdulillah, aman. Di TPS 06, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal yang merupakan tempat mencoblos 532 pemilih sudah ada 60 persen pemilih yang datang hingga pukul 10.00 WIB," kata petugas lapangan TPS setempat, Abas.

Di TPS 05 di Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal juga sudah ada 335 persen dari 555 pemilih yang datang hingga pukul 10.40 WIB.

"Di sini, aman, bahkan Kapolda Jatim juga sudah datang ke sini pada sehari sebelumnya," ujar anggota polisi di TPS setempat, Khoirul.

Bahkan, di TPS 01, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar yang merupakan desa dari koordinator lapangan pada kerusuhan 21 Mei 2010 itu juga terlihat antusias pemilihnya.

"Hingga pukul 09.30 WIB ada 290 dari 511 pemilih yang sudah datang ke TPS atau sekitar 50 persen lebih," tutur anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Mojoanyar, Rudianto.

Agaknya, gambaran pemilih yang mencapai 50-60 persen pada sejumlah TPS di basis kerusuhan itu menunjukkan pemilih tidak terpengaruh dengan kerusuhan.


Ekstra ketat

Jika masyarakat Mojokerto tampaknya tidak terpengaruh situasi rusuh, maka aparat keamanan justru mempersiapkan antisipasi untuk kondisi terjelek.

Agaknya, aparat keamanan tidak mau kecolongan lagi, karena itu pengamanan Kota dan Kabupaten Mojokerto pun ditingkatkan menjelang pilkada atau pemilihan bupati (pilbup).

Wartawan ANTARA di Mojokerto melaporkan peningkatan pengamanan antara lain terlihat di perbatasan Mojokerto dengan daerah lain, Kantor KPU dan Panwas Kabupaten Mojokerto, serta pendopo kabupaten.

Di Kantor Panwas Kabupaten Mojokerto terlihat disiagakan 30-40 personel kepolisian bersenjata lengkap, sedangkan di Kantor KPU setempat justru lebih banyak lagi jumlah polisi yang disiagakan.

Bahkan, di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto terlihat dua kendaraan taktis (rantis) Polda Jatim serta sebuah mobil pagar kawat berduri yang disiagakan di halaman kantor itu.

"Sejak terjadi kerusuhan pada 21 Mei lalu, pengamanan memang ditingkatkan. Ada 30-40 polisi dari jajaran Brimob yang menjaga kantor kami selama 24 jam sampai hari H pilkada," kata anggota Panwas Kabupaten Mojokerto, Dra Setya Asih, kepada ANTARA di Mojokerto (6/6).

Ia mengatakan polisi sebenarnya sudah melakukan pengamanan sejak menjelang tahapan penetapan pasangan calon, namun jumlahnya hanya 4-10 orang dari Polres Mojokerto sendiri.

"Kalau sekarang lebih banyak dan dilakukan 24 jam secara bergiliran oleh personel Brimob dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Lamongan, dan sebagainya," katanya.

Terkait pengamanan Kantor KPU, anggota KPU Kabupaten Mojokerto Rusman Arif mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk mengerahkan personel pengamanan dalam jumlah berapa pun.

"Personel yang diturunkan memang bukan dari Mojokerto saja, tapi juga dari Jombang, Lamongan, Surabaya, dan Mojokerto sendiri," katanya.

Tidak hanya itu, Polres Mojokerto melakukan razia terhadap berbagai jenis kendaraan roda empat yang menuju ke arah Mojokerto pada sehari sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto.

"Razia dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pengiriman bahan peledak, benda-benda lain, atau massa untuk menggagalkan pilkada," kata Kepala Kepolisian Polres Kabupaten Mojokerto AKBP Onto Cahyono.

Agaknya, kunci sukses Pilkada Kabupaten Mojokerto adalah sikap tenang masyarakat yang tidak mudah terprovokasi lagi dengan dukungan antisipasi dari aparat keamanan.  (E011/K004)

Oleh Oleh Edy M. Ya`kub
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010