Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan bahwa vaksinasi menjadi momentum perbaikan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sukamta, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (12/1), mengatakan selama hampir setahun pandemi COVID-19 berlangsung, vaksinasi menjadi awal yang baik bagi penanganan pandemi yang pada awalnya terlihat kedodoran.

Menurut Sukamta, seketika muncul optimisme masyarakat dengan dimulainya program vaksinasi tersebut.

Namun, ia mengingatkan jangan sampai optimisme itu menjadi euforia yang membuat terlena, karena pemerintah seakan mengandalkan vaksin sebagai 'senjata pamungkas'.

Baca juga: Kominfo dukung integrasi aplikasi untuk program vaksinasi COVID-19
Baca juga: Ahli: Edukasi masif perkuat kepercayaan publik untuk vaksinasi
Baca juga: Diluncurkan di RS UI, Kota Depok siap laksanakan vaksinasi COVID-19


"Banyak ahli epidemiologi ingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan vaksin, memperkuat pelacakan dan pengetesan (test, tracing, and treatment/3T) serta kedisiplinan masyarakat melakukan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan penanganan penyebaran virus, selain vaksinasi," kata Sukamta.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta Presiden Jokowi tidak mengandalkan vaksinasi sebagai kebijakan pamungkas.

Sebab, jika hanya vaksinasi yang diandalkan, sementara pemerintah tidak serius perbaiki berbagai persoalan yang ada, penanganan pandemi COVID-19 dinilai masih tetap tidak berjalan efektif.

"Ketika jumlah kasus pasien positif meningkat tajam akhir-akhir ini, tidak terlihat upaya pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat dan menambah jumlah tempat tidur pasien di rumah sakit," kata Sukamta.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Yogyakarta itu juga meminta Presiden Jokowi memfasilitasi kemandirian industri farmasi dan reformasi sistem kesehatan.

Ada banyak temuan dan inovasi anak bangsa seperti alat deteksi COVID-19, GeNose UGM dan CePAD UNPAD, dan ada ratusan inovasi lainnya terkait penanganan Covid-19.

Ia berharap pemerintah tidak hanya sekedar memberi izin edar terhadap inovasi-inovasi tersebut, tapi juga memfasilitasi mereka untuk memproduksinya secara massal.

Sukamta juga berharap pemerintah dapat mendorong percepatan produksi vaksin merah putih. Hal itu supaya Indonesia segera keluar dari ketergantungan impor vaksin.

"Kata Pak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin), dibutuhkan kurang lebih sebanyak 468,8 juta dosis vaksin yang diperuntukkan bagi 181,5 juta jiwa. Jika satu dosis seharga 150 ribu rupiah, berarti butuh 70 triliun untuk impor vaksin. Vaksin merah putih perlu segera diwujudkan, anggaran triliunan jika diputar di dalam negeri akan mendorong kebangkitan ekonomi nasional," kata Sukamta.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021