Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp600 ribu per bulan. Beberapa prograJakarta (ANTARA) - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai program bantuan stimulus ketenagakerjaan selama masa pandemi harus dievaluasi dan lebih fokus agar efektif dan tepat sasaran.
Piter mencontohkan Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja yang terdampak wabah COVID-19, yang dinilainya belum optimal.
"Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi," ujar Piter dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dalam JPS Kemnaker terdapat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha guna menahan pelemahan dampak pandemi. Melalui program tersebut, diharapkan muncul lapangan kerja maupun usaha bagi masyarakat.
Selain itu, dalam JPS ada pula program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan masyarakat utamanya mereka yang menganggur dan setengah menganggur. Kegiatan padat karya akan dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat.
Kedua program tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil guna meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia.
Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja masih banyak terjadi bantuan yang tak tepat sasaran di lapangan, sehingga ikhtiar dan modal besar pemerintah dikhawatirkan tidak betul-betul dirasakan masyarakat dan tidak berkontribuai optimal bagi perekonomian domestik.
Ia pun menyarankan, agar program bantuan stimulus ketenagakerjaan bisa lebih terarah dan fokus, tidak hanya sekedar membuat program yang justru tidak efektif.
"Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker. Ini mau dibuat macam-macam lagi?," kata Piter.
Piter juga menambahkan, pemerintah dapat mengembangkan sistem untuk program bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital agar dapat diimplementasikan secara lebih cepat dan lebih efisien.
"Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," ujarnya.
Baca juga: Menaker: Klaster ketenagakerjaan ditunda demi dengar opini stakeholder
Baca juga: KSPI: Pandemi masih akan berdampak di sektor ketenagakerjaan pada 2021
Baca juga: Kemnaker paparkan kebijakan atasi dampak pandemi COVID-19
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
